MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, merespons pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut anggaran pembangunan kapal KKP telah cair, namun industri galangan kapal belum menerima pesanan (order).
Menurutnya, ketersediaan atau pencairan anggaran dalam dokumen anggaran negara tidak otomatis berarti kontrak pembangunan kapal sudah berjalan. Menurutnya, pengadaan kapal pemerintah tetap harus melalui tahapan administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
“Anggaran yang tersedia atau sudah tercantum dalam DIPA tidak serta merta berarti kontrak pembangunan kapal langsung efektif. Proses pengadaan harus melalui tahapan lelang, penetapan pemenang, hingga penandatanganan kontrak,” kata Menteri KKP dilansir dari unggahan instagram pribadinya @swtrenggono, Rabu (11/2).
Baca juga : Purbaya Tuding KKP belum Optimalkan Anggaran Pembelian Kapal
Ia menjelaskan, kondisi industri galangan kapal yang belum menerima order dapat terjadi karena proses pengadaan masih berlangsung. Pemerintah, kata dia, wajib memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai aturan, termasuk verifikasi teknis dan administrasi.
Selain itu, Menteri KKP juga menyinggung bahwa sebagian pembiayaan pengadaan kapal bersumber dari skema pinjaman luar negeri. Dalam skema tersebut, pencairan dana biasanya dilakukan bertahap sesuai progres pekerjaan, bukan langsung dibayarkan penuh di awal.
“Jika pembiayaan menggunakan pinjaman luar negeri, mekanisme pencairannya juga berbasis progres dan memerlukan proses verifikasi,” ujarnya.
Menteri KKP menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan program pengadaan kapal berjalan tepat waktu dan tidak menimbulkan salah persepsi di publik.
Ia menegaskan KKP tetap berkomitmen mendukung industri galangan kapal nasional melalui program pengadaan yang transparan dan sesuai regulasi. (Instagram/Z-10)
