Pemilu Thailand 2026: Kemenangan Konservatif dan Masa Depan Pita Limjaroenrat

Pemilu Thailand pada Februari 2026 kembali menegaskan instabilitas politik Negeri Gajah Putih. Pemungutan suara yang digelar lebih cepat dari jadwal semula ini tidak lahir dari dinamika elektoral biasa, tetapi dari akumulasi krisis politik, jatuhnya perdana menteri sebelumnya, serta tarik-menarik kekuasaan antara kekuatan reformis dan elite konservatif yang telah lama mendominasi lanskap politik Thailand.

Dilansir oleh Reuters, akar pemilu yang dipercepat ini dapat ditelusuri pada pemberhentian Perdana Menteri Srettha Thavisin pada 2024 oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Srettha dinilai melanggar standar etika jabatan publik terkait penunjukan figur bermasalah hukum ke dalam kabinet, sebuah putusan yang kembali menunjukkan kuatnya peran lembaga non-elektoral dalam menentukan arah politik Thailand.

Kejatuhan Srettha menciptakan kekosongan legitimasi politik dan memperpanjang pola ketidakstabilan eksekutif di mana perdana menteri hasil pemilu tetap rentan terhadap intervensi yudisial dan elite konservatif.

Pemerintahan transisi di bawah Anutin Charnvirakul kemudian menghadapi tekanan politik berlapis, mulai dari konflik koalisi hingga tuntutan publik akan stabilitas dan kepastian arah kebijakan. Dalam konteks inilah, pembubaran parlemen serta pemilu dipercepat dan dipilih sebagai jalan keluar politik.

Selain dinamika internal pemerintahan dan krisis kepemimpinan, sesuai dengan yang dimuat dalam ASEAN Briefing, konfrontasi bersenjata di perbatasan Thailand–Kamboja juga menjadi faktor kunci dalam pergeseran politik nasional.

Intensitas konflik yang memuncak sepanjang 2025—terutama di provinsi Ubon Ratchathani dan Sisaket—memicu gelombang sentimen nasionalis yang kuat di kalangan rakyat Thailand menjelang pemilu 2026.

Konfrontasi ini mencakup penggunaan artileri, serangan udara, dan pertukaran tembakan di berbagai titik sepanjang wilayah perbatasan, yang kemudian memaksa pemerintah memberlakukan operasi militer dan membatasi aktivitas di perbatasan kedua negara. Konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade itu menyebabkan korban baik dari kalangan sipil maupun militer, serta puluhan ribu pengungsi di kedua sisi.

Dilansir Al Jazeera, isu keamanan nasional ini dimanfaatkan oleh kubu konservatif—termasuk Bhumjaithai Party pimpinan Anutin Charnvirakul—untuk menegaskan diri sebagai penjaga kedaulatan nasional dan keamanan negara menjelang pemilu.

Kampanye pro-militer dan pro-keamanan yang ditawarkan oleh Bhumjaithai berhasil meningkatkan dukungan terhadap militer dan kekuatan nasionalis yang lebih keras, sebuah momentum yang mempermudah partai ini meraih kursi signifikan di parlemen.

Konflik perbatasan tersebut juga berdampak pada oposisi. Dilansir BusinessWorld Online, partai reformis seperti People’s Party—yang sebelumnya mengusung agenda besar seperti reformasi komprehensif, termasuk reformasi militer—terpaksa menyesuaikan narasi kampanye mereka agar tidak dianggap kurang nasionalis atau tidak tegas menghadapi ancaman luar negeri, isu yang dimanfaatkan lawan politik untuk meraih dukungan pemilih di daerah pedesaan dan semi-urban.

Lebih lanjut, partai politik lain seperti Pheu Thai dibayangi kontroversi lama atas hubungan politik lama dengan pemimpin Kamboja, yang makin mempersempit ruang gerak mereka dalam meraih dukungan publik nasional. (nationthailand.com)

Berdasarkan hasil penghitungan awal Pemilu Thailand 8 Februari 2026, Partai Bhumjaithai yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul keluar sebagai pemenang dengan raihan sekitar 192–194 kursi dari total 500 kursi parlemen. Partai reformis People’s Party berada di posisi kedua dengan sekitar 116–117 kursi, sementara Pheu Thai Party memperoleh sekitar 74 kursi (Reuters, 9 Februari 2026).

Meski tidak mencapai mayoritas mutlak di parlemen (251 kursi), Bhumjaithai berada pada posisi paling strategis untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Kemenangan ini dipandang sebagai keberhasilan konsolidasi kekuatan konservatif yang mengusung narasi stabilitas nasional, keamanan, dan kepemimpinan tegas di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik regional (Reuters, 8 Februari 2026).

Dalam konteks ini, hasil Pemilu Thailand 2026 dapat dimaknai bukan hanya sebagai refleksi kondisi ekonomi atau pergeseran dukungan domestik, melainkan juga hasil dari gelombang nasionalisme yang didorong oleh konfrontasi dengan Kamboja, yang telah mengubah preferensi publik terhadap partai dan isu utama kampanye (Reuters, 9 Februari 2026).

Bagi kubu reformis, hasil pemilu ini menjadi kemunduran elektoral dibanding ekspektasi awal. Pita Limjaroenrat—figur sentral gerakan reformasi dan mantan pemimpin Move Forward Party—tidak dapat maju sebagai kandidat perdana menteri akibat pembatasan hukum dan larangan politik yang masih berlaku.

Dalam pemilu ini, Pita berperan sebagai tokoh senior dan pendukung strategis People’s Party, bukan sebagai kandidat resmi (Thai Rath, 2026).

Dilansir oleh Le Monde, capaian People’s Party yang tetap menempati posisi kedua menunjukkan bahwa basis dukungan reformis—terutama di wilayah urban seperti Bangkok—belum sepenuhnya surut.

Fenomena yang kerap disebut sebagai “Orange Wave” masih menjadi kekuatan politik jangka menengah, terutama di kalangan pemilih muda dan kelas menengah perkotaan yang menginginkan reformasi institusional, revisi konstitusi, dan pengurangan peran militer dalam politik.

Dalam proyeksi ke depan, karier politik Pita Limjaroenrat diperkirakan akan bergeser dari jalur elektoral langsung menuju peran opinion leader dan simbol moral reformasi.

Selama pembatasan hukum masih berlaku, pengaruh Pita kemungkinan akan terus disalurkan melalui penguatan jaringan politik, advokasi kebijakan, dan pembentukan wacana publik—modal penting jika terjadi siklus politik baru atau perubahan konfigurasi kekuasaan di masa mendatang.

Hasil Pemilu Thailand 2026 memperlihatkan paradoks demokrasi Thailand kontemporer: pemilu yang berlangsung kompetitif, tetapi ruang gerak pemerintahan sipil dan reformis cenderung masih dibatasi oleh struktur kekuasaan yang kuat.

Dominasi kembali kubu konservatif berpotensi menghadirkan stabilitas jangka pendek, tetapi di sisi lain menyisakan ketegangan laten dengan kelompok reformis yang tetap memiliki dukungan signifikan.

Memaknai situasi tersebut, pemilu dipercepat ini bukan sekadar ajang pergantian kekuasaan, melainkan juga refleksi dari pertarungan panjang antara stabilitas versi elite dan tuntutan demokrasi substantif.

Dalam lanskap politik seperti ini, figur seperti Pita Limjaroenrat masih akan memainkan peran penting—bukan sebagai pemenang pemilu saat ini, melainkan sebagai penanda arah perubahan politik Thailand di masa depan.