Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkap dirinya menerima lobi pengusaha asal Amerika Serikat (AS) agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatra.
Hashim menyebut permintaan tersebut disampaikan setelah pemerintah mengumumkan langkah pencabutan izin usaha perusahaan-perusahaan yang dinilai melanggar aturan kawasan hutan nasional.
Pada akhir Januari 2026 lalu, Istana Presiden mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan kawasan hutan nasional. Kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan bencana banjir di Sumatra pada akhir 2025 lalu.
"Seorang pengusaha Amerika berkata, Hashim kau harus memberi tahu saudaramu bahwa kau harus memulihkan lisensi perusahaan ini di Aceh. Kebetulan itu adalah perusahaan pertambangan emas di Aceh. Saya tidak akan menyebutkan namanya," kata adik kandung Prabowo itu di ASEAN Climate Forum, di kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Hashim mengatakan dirinya dihubungi pengusaha asal AS tersebut tepat sepekan sebelum dirinya menerima delegasi 8 investor dari New York, Eropa, Australia yang menyiapkan ratusan miliar dolar AS untuk investasi di Indonesia.
"Dan kemudian, beberapa hari kemudian, kedelapan investor itu berkata, fantastik, hebat, batalkan saja [28 izin perusahaan]," kata dia.
Baca Juga
- Menteri Bahlil Pastikan Pihaknya Belum Cabut Izin Tambang Emas Martabe Milik UNTR
- Kajian Tambang Emas Martabe Rampung, Nasib Aset UNTR di Tangan Presiden
- Profil Anak Usaha UNTR yang Izin Usahanya Dicabut Prabowo
Hashim menilai reaksi calon investor tersebut memberikan sinyal bahwa ada antusiasme global untuk menggelontorkan dana investasi di sektor energi bersih, dan Indonesia beserta negara Asean lainnya memiliki potensi sumber daya yang besar.
"Karena kita semua memiliki hutan bakau, kita semua memiliki laut, kita memiliki padang lamun, dan kita memiliki hutan yang menakjubkan, yang kita bertekad untuk pertahankan. Jadi saya pikir fakta bahwa pemerintah mencabut 28 izin, bahwa kita bertekad untuk melindungi lingkungan," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 20 Januari 2026 di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026, melalui konferensi video.
Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
“28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” jelasnya.
