jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan pentingnya soliditas di unsur pemerintah dalam menjawab dinamika pasar serta tekanan global.
Sebab, kata Hasto, keseragaman sikap bisa mencegah kebingungan pelaku usaha dan dunia internasional.
BACA JUGA: Legislator PDIP Pertanyakan Perbedaan Data PBI BPJS Kesehatan di Hadapan Menkes Budi
Hal demikian dikatakannya saat menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri diskusi di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
"PDIP mengimbau agar tidak ada pernyataan yang berbeda antarkementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja,” ujar Hasto.
BACA JUGA: Soal Polemik Pemesaan Kapal, Purbaya: Mungkin Saya Datanya Salah
Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyinggung perdebatan teknis antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono yang mencuat belakangan ini.
Menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena perbedaan suara menciptakan ketidakpastian baru.
BACA JUGA: Fatmawati Trophy 2026 Hasil Konsep Prananda Prabowo, Hasto PDIP: Upaya Merawat Memori
“Rakyat dan pelaku usaha memerlukan soliditas kebijakan. Kredibilitas pemerintah dibangun lewat transparansi dan ketiadaan conflict of interest. Pemerintah harus fokus menahkodai ekonomi nasional dengan kepastian hukum,” kata Hasto.
Adapun, diskusi oleh PDIP di Sekolah Partai menghadirkan enam pakar ekonomi seperti Yanuar Rizky, Hendri Saparani, Awalil Rizky, Yustinus Prastowo, dan Ester Sri Astuti.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran DPP PDIP seperti Yuke Yurike dan Sri Rahayu, hingga Ketua Megawati Institute Hilmar Farid.
Sementara itu, Purbaya dan Trenggono terlibat saling membuat pernyataan berkaitan dana pembuatan kapal.
Mulanya, Purbaya yang berbicara soal dana pembuatan kapal dalam forum yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (10/2).
Purbaya dalam forum tersebut bertanya ke para pengusaha kapal terkait kemungkinan pesanan dari KKP yang ternyata belum masuk.
Dia lalu mempertanyakan alasan pesanan KKP belum sampai ke pengusaha ketika anggaran sudah tersedia dari Kemenkeu.
Sakti kemudian merespons pernyataan Purbaya dengan menyebut dana untuk pembuatan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri, sedangkan KKP hanya memfasilitasi urusan teknis.
Purbaya mengaku bisa saja salah ketika membahas soal penggunaan anggaran pembuatan kapal.
"Ya, yang betul Pak Trenggono, mungkin saya datanya salah," kata dia.
Namun, Purbaya menuturkan bahwa uang dari pinjaman luar negeri membuat kapal nantinya juga berkaitan dengan Kemenkeu.
"Sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," ujarnya. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunjungan Kerja Sambil Olahraga, Hasto Kristiyanto Lari Pantau Infrastruktur Samarinda
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
