Pantau - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa politisi diperbolehkan mengikuti seleksi, dengan syarat wajib mengundurkan diri dari partai politik sebelum ditetapkan menjadi ADK.
Ketua Sekretariat Pansel, Arief Wibisono, menjelaskan bahwa pendaftaran tetap diperbolehkan meski politisi masih berstatus sebagai anggota partai, asalkan menyertakan pernyataan kesediaan untuk mundur.
"Boleh (memasukkan berkas pendaftaran sebelum mundur). Silakan tetap daftar, tapi bikin pernyataan akan mengundurkan diri," ungkapnya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.
Ketentuan Hukum dan Alasan KebijakanMenurut Arief, larangan bagi pengurus atau anggota partai politik berlaku saat pencalonan, bukan saat pendaftaran.
"Tahapan pencalonan itu kan panjang, dari sekarang daftar sampai nanti fit and proper test (uji kelayakan) di DPR. Jadi, di undang-undang disebutkan itu sebelum ditetapkan menjadi ADK," ia mengungkapkan.
Ketentuan ini mengacu pada Pasal 15 butir i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Arief menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pembatasan hak politik warga negara, melainkan upaya mitigasi risiko demi menjaga independensi lembaga pengawas sektor jasa keuangan.
"Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengawasan sektor jasa keuangan," tambahnya.
Proses Seleksi dan Persyaratan CalonPresiden Prabowo Subianto telah membentuk Pansel untuk seleksi ADK OJK, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai ketuanya.
Posisi yang dibuka dalam seleksi ini mencakup:
- Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota
- Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota
- Para calon peserta wajib memenuhi persyaratan umum, antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Berakhlak, bermoral, dan berintegritas baik
- Cakap melakukan perbuatan hukum
- Tidak pernah dinyatakan pailit
- Tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan pailit
- Sehat jasmani dan rohani
- Usia maksimal 65 tahun per 2 Juni 2026
- Memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan minimal 10 tahun
- Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan hukum tetap
- Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik saat pencalonan
Bagi calon yang saat ini menjabat sebagai pengurus partai, maka sesuai dengan UU OJK dan UU P2SK, yang bersangkutan wajib melepaskan jabatan tersebut sebelum ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner OJK.
