Dengan kalimat yang tergolong keras untuk sekelas pejabat negara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mmeminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan validitas informasi sebelum menyampaikannya kepada publik. Pernyataan yang diunggah di media sosial itu disampaikan untuk merespons pernyataan Purbaya dalam sebuah acara yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dalam forum yang juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasjim Djojohadikusumo itu, Purbaya mengaku heran industri galangan belum juga menerima pesanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal, anggaran pengadaan kapal dari Kementerian Keuangan sudah cair. Purbaya mengaku, mendapatkan informasi itu dari pelaku industri kapal dan galangan dalam negeri.
Tak berselang lama, Trenggono merespons pernyataan Purbaya. “Yang terhormat Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tulis Trenggono dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Selasa.
Pernyataan itu diunggah dengan menampilkan tangkapan layar tayangan televisi yang memuat pernyataan Purbaya.
Berselang sehari, Rabu (11/2/2026), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Purbaya, saat dikonfirmasi mengenai perselisihannya dengan Trenggono, mengatakan bahwa pernyataannya sebelumnya didasarkan pada informasi dari pelaku industri galangan kapal. Namun, ia menyatakan terbuka jika data yang dimilikinya keliru.
”Oh, saya enggak tahu, kan, dia (Trenggono) suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek, kan, ke galangan, ada enggak yang di-order, ya belum. Berarti, kan, belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu. Ya udah enggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono. Mungkin saya datanya salah,” ucapnya.
Purbaya menambahkan, meski benar sebagian pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri, mekanismenya tetap melalui Kementerian Keuangan.
”Tapi pinjaman juga nanti, kan, lewat kami juga, kan, tetap saja,” katanya.
Beberapa jam kemudian, Trenggono, kembali merespons. Ia mengunggah foto dirinya tengah makan bersama Purbaya dalam satu meja di akun Instagramnya. ”That’s all folks (sekian dulu semuanya). Back to work (kembali kerja) ya,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
Perseteruan terbuka semacam ini bukan hal baru di Kabinet Prabowo. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya awal Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melontarkan seruan yang juga menuai kontroversi. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar melakukan taubatan nasuha setelah banjir dan longsor di Sumatera menewaskan lebih dari 900 orang.
Tak hanya Menteri ESDM, Muhaimin juga meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan hal serupa. Taubatan nasuha berarti bertobat dengan sungguh-sungguh dan tulus.
Muhaimin meminta para menteri yang ia sebut mengevaluasi total seluruh kebijakan yang mereka buat agar bencana serupa tidak terulang. Sebelumnya, tak sedikit pihak yang menilai bencana di Sumatera terjadi bukan hanya karena cuaca ekstrem, melainkan juga karena kerusakan lingkungan.
Meski pria yang kerap disapa Cak Imin itu hanya bermaksud agar jajaran di kabinet melakukan refleksi, Bahlil dan Golkar memaknai berbeda. Mereka melihat Cak Imin tengah bermanuver untuk meningkatkan posisi tawar politiknya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas dari internal Partai Golkar, peristiwa itu turut memicu munculnya gagasan “koalisi permanen” yang kemudian disampaikan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar, 5 Desember 2025.
“Jangan koalisi on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” ujar Bahlil kala itu.
Benahi pola komunikasi
Melihat rangkaian fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta para menteri membenahi pola komunikasi di internal kabinet. Menurut dia, dalam polemik antara Purbaya dan Trenggono, pola komunikasi Purbaya sejatinya selama ini terbuka di berbagai forum.
Hanya saja, kali ini respons Trenggono juga disampaikan secara terbuka ke ruang publik, sehingga perbedaan pandangan yang semestinya bisa dikelola secara internal justru menjadi perdebatan publik.
“Kami tentu berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini,” ujar Alex.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menilai persoalan di internal kabinet kerap bukan terletak pada koordinasi kebijakan, melainkan pada penyampaian informasi yang tidak utuh di ruang publik sehingga memicu kontroversi.
Alex juga menanggapi peluang perombakan kabinet (reshuffle) di tengah dinamika tersebut. Ia berharap, jika pun reshuffle dilakukan, keputusan itu didasarkan pada pertimbangan prinsipil yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
“Saya berharap, jika terjadi, reshuffle dilakukan karena alasan substansial demi peningkatan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai perdebatan di internal kabinet tidak semestinya dipertontonkan di ruang publik. Menurut dia, polemik terbuka antarkomponen kabinet justru dapat menimbulkan kesan tidak solid di mata masyarakat.
“Kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat, bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antarkementerian,” ujar Daniel.
Ia menilai perdebatan seharusnya diselesaikan secara internal sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kerja pemerintahan. Peristiwa ini, menurut Daniel, menjadi peringatan bagi jajaran kabinet Presiden Prabowo untuk membenahi komunikasi dan koordinasi.
“Ini jadi alarm bagi jajaran kabinet untuk lebih solid dalam komunikasi dan koordinasi. Kita berharap tim Kabinet Merah Putih bekerja secara solid menjalankan amanat presiden demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Daniel menambahkan, jika terdapat persoalan koordinasi antarkementerian, sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa perlu diperdebatkan secara terbuka di ruang publik. “Sehingga bisa segera diselesaikan tanpa harus sahut-sahutan seperti itu,” tuturnya.
Mencoreng citra kabinet
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berpandangan, kasus-kasus perseteruan antarkomponen kabinet tidak hanya menunjukkan persoalan soliditas di antara para menteri. Hal itu juga berpotensi mencoreng citra Kabinet Merah Putih.
“Untuk itu, kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali karena publik bukan hanya kecewa, tetapi juga akan memberikan penilaian buruk. Bahkan, bisa muncul anggapan bahwa di antara para menteri ada rivalitas,” kata Lili.
Apalagi, ketika perdebatan itu dimunculkan di ruang publik, situasinya menjadi ironis. Menurut dia, hal tersebut bukan hanya tidak baik dan tidak etis, tetapi juga menunjukkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antarkementerian.
Dalam situasi semacam itu, Lili menilai persoalan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat menteri tanpa perlu melibatkan Presiden. “Di sini peran menteri koordinator yang membidangi harus turun tangan untuk mendamaikan,” ujarnya.
