Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara langsung kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia soal nasib tambang emas Martabe.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal nasib tambang emas Martabe yang beroperasi di Sumatera Utara.
Sebelumnya, pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Martabe milik PT Agincourt Resources, entitas usaha PT United Tractors Tbk (UTNR) imbas bencana di Sumatera. Setelah pencabutan tersebut, Danantara bahkan berencana membentuk BUMN baru untuk mengambil alih tambang emas Martabe.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta agar dilakukan pengecekan menyeluruh sebelum keputusan final diambil. Pemerintah, kata Bahlil, harus bersikap objektif dalam menyikapi persoalan ini dengan menyinggung pendekatan yang lebih lunak.
"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Bahlil menegaskan langkah evaluasi ulang ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra yang menjadi lokasi operasional tambang tersebut.
"Ya, kita harus fair (adil) dong, kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," kata Bahlil.
Mantan Ketua Umum HIPMI itu menambahkan, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk melakukan kajian bersama terkait persoalan tersebut.
"Sekarang kita lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya begitu. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai dan feeling saya sih, insyaallah semuanya akan baik-baik saja," tuturnya.
Terkait isu adanya upaya lobi dari pihak perusahaan kepada pemerintah, Bahlil menegaskan tidak ada intervensi dalam proses evaluasi yang sedang berlangsung.
"Enggak ada, enggak ada. Saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," pungkasnya.
(Rahmat Fiansyah)
