Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, data BPS merupakan data terpadu yang sudah disusun dalam bentuk perengkingan.
"Khusus untuk PBI itu kita menerima usulan dari pemerintah Kabupaten/Kota yang mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional di mana data-data yang diusulkan itu harus berada di desil 1, 2, 3, 4, dan 5," kata Gus Ipul di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
"Mengapa? Karena data tunggal sekarang ini sudah disajikan dalam bentuk perengkingan," lanjutnya.
Gus Ipul mencontohkan desil 1 di mana masuk kategori masyarakat ekonomi paling bawah dengan perhitungan 10%. Data yang disajikan BPS sudah mencangkup nama, alamat dan data informasi individu.
"Jadi desil 1 itu 10% kelompok yang secara ekonomi paling bawah. Isinya individu dan keluarga. Misalnya contoh kalau sekarang jumlah penduduk Indonesia itu 289 juta, maka di desil 1 itu pasti ada sekitar 28,9 juta. Kalau KK kita 96 juta, maka di desil 1 itu ada 9,6 juta. Misalnya begitu. Jadi sudah ada by name, by address-nya di desil 1. Kira-kira gitu yang disajikan oleh BPS," ujarnya.
Gus Ipul mengakui data yang dimiliki BPS memang belum sempurna, namun sudah data tunggal. Data BPS, kata Gus Ipul, juga perlu pemutakhiran karena setiap hari ada perubahan baik yang meninggal, yang baru lahir hingga yang berpindah tempat tinggal.
"Tentu ini belum sempurna karena BPS mengambil dari pangkalan-pangkalan data untuk dijadikan satu. Awalnya Kemensos punya sendiri, Bappenas ada Reksose, kemudian ada juga dari Kementerian PMK, ada juga dari PLN, dan disambungkan dengan Dukcapil. Itulah yang diolah oleh BPS dan perlu pemutakhiran karena tadi setiap hari dinamis, setiap hari berubah. Nah, setiap 3 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali, BPS menyajikan data terbaru hasil pemutakhiran," ucapnya.
"Data inilah yang kemudian dijadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan. Menyalurkan bantuan, baik itu bansos reguler maupun juga termasuk PBI," ucapnya.
Gus Ipul membeberkan alokasi untuk PBI dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sama seperti tahun lalu jumlahnya mencapai 96 juta orang lebih. Jika digabungkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jumlahnya bisa mencapai 150 juta lebih.
"Nah, untuk itu tahun lalu sama tahun sekarang alokasinya sama.Yang dari APBN itu 96.800.000 orang. Belum lagi yang dari APBD. APBD itu juga lebih dari 55 juta kalau nggak salah. Jadi kalau digabungkan bantuan pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, baik lewat PBI maupun yang lewat daerah, itu jumlahnya kalau tidak salah di atas 150 juta. Jadi itu setara lebih dari 50 persen penduduk Indonesia. Sudah dibantu iya iurannya oleh pemerintah. Jadi cukup besar," jelasnya.
Agar penerima PBI tepat sasaran, Kemensos melakukan verifikasi dan validasi dari usulan yang diajukan daerah. Nantinya data yang divalidasi disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Lalu yang jadi masalah sekarang, bagaimana supaya ini diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Ini diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Maka itu kita lakukan setiap bulan verifikasi dan validasi lewat usulan kepala daerah. Resmi ditandatanganin oleh bupati/wali kota kepada kami," kata Gus Ipul.
"Jadi ini penting saya tegaskan. Tugasnya Kementerian Sosial menetapkan penerima manfaat berdasarkan usulan dari bupati/wali kota dan disesuaikan dengan DTSEN lalu disesuaikan yang kedua dengan alokasi," imbuhnya.
(dek/whn)
