JAKARTA, KOMPAS — Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penunjukan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama BEI. Penunjukan ini untuk memastikan keberlangsungan operasional bursa sekaligus menjaga fungsi strategis BEI tetap berjalan sesuai ketentuan tata kelola dan peraturan yang berlaku.
Dalam keterangan pers, Rabu (11/2/2026), Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan komitmen untuk terus menjaga stabilitas, transparansi, dan integritas Pasar Modal Indonesia.
Koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta seluruh pemangku kepentingan juga akan diperkuat di tengah dinamika pasar yang belakangan meningkat. Utamanya setelah peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 28 Januari 2026 lalu.
Hari ini, BEI bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali menggelar pertemuan daring dengan penyedia indeks global MSCI di Gedung BEI, Jakarta Selatan. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog sebelumnya antara otoritas pasar modal Indonesia dan MSCI.
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, dalam konferensi pers, Rabu, menyampaikan, pembahasan dengan MSCI berlangsung konstruktif. Namun, ia menegaskan bahwa detail diskusi bersifat rahasia.
“Pertemuan berlangsung secara konstruktif, seperti juga pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita membahas detail dari tiga rencana aksi yang sudah kita sampaikan sebelumnya,” tuturnya.
Tiga rencana aksi yang dipaparkan oleh self regulatory organization (SRO) pasar modal kali ini meliputi peningkatan transparansi pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, granularisasi investor menjadi 28 kategori, serta rencana kenaikan batas minimum saham beredar di publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
Selain itu, BEI juga berencana menerbitkan daftar saham yang terindikasi memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi (shareholders concentration list), meniru praktik yang diterapkan oleh Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX).
“Dengan implementasi ini, kami berharap transparansi dan integritas pasar ke depan akan semakin meningkat,” kata Jeffrey.
Sebelumnya, OJK bersama SRO telah lebih dulu menggelar pertemuan virtual dengan MSCI pada Senin (2/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, otoritas menargetkan percepatan peningkatan batas free float menjadi 15 persen paling lambat Maret 2026.
Pertemuan itu dihadiri antara lain oleh Pejabat Pengganti Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi, Jeffrey Hendrik, serta Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat.
Dalam agenda terpisah di Gedung BEI, hari ini, manajemen sistem di pasar modal menjadi sorotan Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo.
Saat menjadi salah satu pembicara di acara ASEAN Climate Forum, adik Presiden Prabowo Subianto itu mengungkapkan bahwa Presiden prihatin dengan isu yang disorot MSCI dan efeknya ke kepercayaan investor global. Dalam pernyataannya, ia pun menyebut bahwa para pejabat OJK dan BEI memang diminta mengundurkan diri menyusul jatuhnya IHSG.
”Kita semua tahu apa yang terjadi minggu lalu, bukan? Morgan Stanley, (lalu) kejatuhan pasar saham. Saya tidak tahu apakah Anda mengikuti, tapi itu menjadi topik hangat besar minggu lalu. Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri,” katanya.
Pernyataan ini mengungkap alasan mundurnya Dirut BEI Iman Rachman, disusul Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi; dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Aditya Jayaantara. Keempatnya mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026).
Menurut Hashim, isu transparansi dan kredibilitas pasar menjadi sorotan tajam pemerintah. Menurutnya, pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap otoritas dan pelaku pasar modal. Ia menyebut, sejumlah investor telah meminta pemerintah memastikan kredibilitas pasar Indonesia tetap terjaga, terutama untuk melindungi investor ritel.
“Ini semua tentang kepercayaan dan kredibilitas. Pasar hanya bisa berjalan jika ada kepercayaan,” ujarnya.
Hashim juga menyinggung adanya anomali valuasi saham yang menurutnya menjadi sinyal bahaya. Presiden Prabowo Subianto, kata Hashim, menaruh perhatian besar pada isu tersebut karena menyangkut kehormatan dan reputasi Indonesia di mata internasional.
“Presiden sangat marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, karena kehormatan negara dipertaruhkan. Pemerintah bertekad menjaga integritas pasar dan melindungi investor,” ujarnya.
