CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengungkapkan bahwa Washington dan Moskow tengah membahas kerangka baru pengendalian senjata nuklir menyusul berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START).
"Perjanjian START merupakan bagian penting dari (rezim non-proliferasi nuklir). Perjanjian ini akan berubah dibandingkan dengan sebelumnya, dan itu adalah bagian dari negosiasi yang sedang kami lakukan dengan Rusia," ujar Vance kepada wartawan sebelum meninggalkan Azerbaijan, Rabu.
Ia menegaskan bahwa dialog antara kedua negara masih berlangsung intensif.
"Jadi, Anda tahu, kami akan terus berbicara dengan orang-orang. Kami akan terus berupaya membatasi proliferasi nuklir," tambahnya.
Menurut Vance, penyebaran senjata nuklir ke lebih banyak negara akan menjadi skenario terburuk bagi Amerika Serikat. Pemerintah AS, kata dia, optimistis pembicaraan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang konstruktif.
Perjanjian New START antara Rusia dan AS resmi berakhir pada 5 Februari lalu. Presiden AS Donald Trump menyatakan pada tanggal tersebut bahwa Washington perlu meminta para ahli nuklirnya untuk merancang kesepakatan baru yang lebih modern dan berjangka panjang.
Trump bahkan menyebut New START sebagai kesepakatan yang dinegosiasikan dengan buruk oleh pihak AS.
Sebelumnya, pada September, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan kesiapan Moskow untuk tetap mematuhi pembatasan New START selama satu tahun setelah 5 Februari 2026, dengan syarat Amerika Serikat melakukan langkah serupa. Namun, tidak adanya tanggapan resmi dari Washington membuat perjanjian tersebut berakhir tanpa perpanjangan.
Di tengah dinamika global tersebut, Iran juga mengajukan usulan baru terkait program nuklirnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Teheran tengah menyiapkan proposal yang menjamin penggunaan nuklir secara damai tanpa pengembangan senjata.
"Saya telah menginstruksikan tim saya untuk mengerjakan rencana atau proposal yang dapat dilaksanakan, yang dapat menjamin tidak akan ada senjata nuklir, sekaligus menjamin hak Iran untuk menggunakan teknologi nuklir secara damai untuk pembangkit listrik, produksi obat-obatan, dan pertanian," kata Araghchi dalam wawancara dengan stasiun televisi RT.
Araghchi juga menegaskan bahwa Iran masih belum sepenuhnya mempercayai Amerika Serikat setelah insiden serangan saat negosiasi pada 2025. Pemerintah Iran ingin memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menyebut bahwa keberhasilan negosiasi dengan Iran sangat bergantung pada keputusan terkait jangkauan rudal balistik, program nuklir, dan isu strategis lainnya.
Pada 6 Februari, delegasi AS dan Iran telah menggelar pembicaraan mengenai program nuklir Iran di Muscat, Oman. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan tersebut berjalan lancar dan akan terus dilanjutkan dalam pekan ini.
Namun demikian, Araghchi menegaskan bahwa Teheran tetap mempertahankan haknya untuk memperkaya uranium, bahkan jika langkah tersebut berpotensi memicu konflik.
Sumber: Sputnik-OANA-ANTARA
