Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menilai, negara sebenarnya bisa menggratiskan iuran BPJS Kesehatan seluruh warga.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewas BPJS Kesehatan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Advertisement
"Bapak ibu saya ingin membuka diri untuk berdiskusi atau berpikir tentang suatu skenario lain, skenario di mana di luar dari pekerja formal, PNS/TNI-Polri, di luar dari mereka itu seluruh peserta atau seluruh warga negara kepesertaan BPJS-nya dibiayai oleh negara. Bisa gak? Bisa. Mampu gak? Menurut saya mampu. Kita coba hitung," kata Charles.
Dia merinci, dari total jumlah 280 juta penduduk Indonesia, setelah dikurangi oleh 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS/TNI-Polri dan 4,5 juta pensiunan PNS/TNI-Polri, ada 216,5 juta penduduk yang harus dilindungi oleh BPJS Kesehatan.
Jika jumlah 216,5 juta penduduk dikalikan besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 42.000 berarti ada Rp 9,07 triliun per bulan dengan total Rp 108,8 triliun per tahun.
Angka itu, menurut Charles, Indonesia sudah bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100 persen.
"Keaktifan peserta juga 100 persen. Mampu enggak? Mampu. Kemarin Pak Menkeu sudah ngomong kok, duit saya banyak katanya," ungkap Politikus PDIP ini.
Menurut Charles, yang sekarang dibutuhkan adalah kemauan politik dan keputusan politik negara.
"Sama seperti halnya ketika pemerintah memutuskan untuk mencanangkan program MBG (Makan Bergizi Gratis). Ketika ada political will kan bisa dijalankan," kata Charles seperti dilansir dari Antara.
