Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pihaknya memetakan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi guna meningkatkan produktivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencegah lahan terlantar dan ditinggalkan.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Iftitah menjelaskan pemetaan dilakukan sebagai bagian perubahan paradigma transmigrasi, yang kini tidak lagi berfokus pada pembagian lahan semata, melainkan pada penguatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan produktif.
"Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka tahun kemarin (2025) kami mengirim lebih dari 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi agar mereka menemukan apa potensi ekonomi yang ada di sana. Inilah yang kemudian kami kembangkan," kata Mentrans.
Menurut dia, pada masa lalu transmigrasi menitikberatkan pemberian lahan agar masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghasilan, namun pendekatan tersebut kini dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan.
Baca juga: Mentrans: Revisi UU Transmigrasi atur transmigran jangka panjang
Ia menyebut keterbatasan lahan dan meningkatnya jumlah penduduk membuat pembagian lahan bukan lagi satu-satunya solusi, sehingga pemerintah mengembangkan pendekatan baru yang menitikberatkan penciptaan ekosistem ekonomi di kawasan transmigrasi.
Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, berfokus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah telah mengirim lebih dari 2.000 peneliti ke ratusan kawasan transmigrasi guna mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.
Dia menyebutkan hasil pemetaan menunjukkan potensi ekonomi kawasan transmigrasi tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga mencakup perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, serta sektor lain yang dapat mendorong pertumbuhan daerah.
Baca juga: Mentrans upayakan lahan transmigran Gambut Jaya segera teratasi
"Di beberapa tempat seperti Aceh Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ternyata baru diketahui ada potensi pertambangannya," ucap Mentrans.
Iftitah menegaskan pengembangan kawasan transmigrasi kini diarahkan pada penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga program transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga memperkuat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
"Dan bahkan sekarang ini pada beberapa titik, ketika saya cek langsung ke lapangan, nilai valuasi tanah transmigrasinya pun meningkat pesat. Dari yang dulu mungkin hanya beberapa ribu rupiah saja, sekarang sudah sampai ada yang satu juta per meter persegi," kata Mentrans.
"Nah ini kami sekarang mendesain kawasan transmigrasi itu tidak lagi hanya sekedar memindahkan penduduk. Tidak! Transmigrasi hari ini adalah penciptaan ekosistem ekonomi yang baru," tambah Mentrans.
Baca juga: Mentrans pastikan negara kembalikan SHM transmigran di Kalsel
Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Iftitah menjelaskan pemetaan dilakukan sebagai bagian perubahan paradigma transmigrasi, yang kini tidak lagi berfokus pada pembagian lahan semata, melainkan pada penguatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan produktif.
"Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka tahun kemarin (2025) kami mengirim lebih dari 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi agar mereka menemukan apa potensi ekonomi yang ada di sana. Inilah yang kemudian kami kembangkan," kata Mentrans.
Menurut dia, pada masa lalu transmigrasi menitikberatkan pemberian lahan agar masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghasilan, namun pendekatan tersebut kini dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan.
Baca juga: Mentrans: Revisi UU Transmigrasi atur transmigran jangka panjang
Ia menyebut keterbatasan lahan dan meningkatnya jumlah penduduk membuat pembagian lahan bukan lagi satu-satunya solusi, sehingga pemerintah mengembangkan pendekatan baru yang menitikberatkan penciptaan ekosistem ekonomi di kawasan transmigrasi.
Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, berfokus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah telah mengirim lebih dari 2.000 peneliti ke ratusan kawasan transmigrasi guna mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.
Dia menyebutkan hasil pemetaan menunjukkan potensi ekonomi kawasan transmigrasi tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga mencakup perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, serta sektor lain yang dapat mendorong pertumbuhan daerah.
Baca juga: Mentrans upayakan lahan transmigran Gambut Jaya segera teratasi
"Di beberapa tempat seperti Aceh Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ternyata baru diketahui ada potensi pertambangannya," ucap Mentrans.
Iftitah menegaskan pengembangan kawasan transmigrasi kini diarahkan pada penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga program transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga memperkuat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
"Dan bahkan sekarang ini pada beberapa titik, ketika saya cek langsung ke lapangan, nilai valuasi tanah transmigrasinya pun meningkat pesat. Dari yang dulu mungkin hanya beberapa ribu rupiah saja, sekarang sudah sampai ada yang satu juta per meter persegi," kata Mentrans.
"Nah ini kami sekarang mendesain kawasan transmigrasi itu tidak lagi hanya sekedar memindahkan penduduk. Tidak! Transmigrasi hari ini adalah penciptaan ekosistem ekonomi yang baru," tambah Mentrans.
Baca juga: Mentrans pastikan negara kembalikan SHM transmigran di Kalsel
