Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi soal merosotnya Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (ICP) ke angka 34 di tahun 2025.
Hasto mengaku prihatin atas merosotnya IPK tersebut. Sehingga ia menilai bahwa pencegahan korupsi dimulai dari penegakan hukum yang tertib dan konsisten, serta ditopang oleh keteladanan aparat penegak hukum.
"Kita tahu fenomena dalam proses politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi," kata dia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Hasto mengungkapkan, bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi, transparansi, dan penegakan hukumnya.
"Ketika hukum tidak berkeadilan, ini menciptakan risiko yang mengakibatkan semuanya menjadi biaya mahal. Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, distribusi logistik, hingga distribusi pangan menjadi mahal. Ini yang kita tidak inginkan," ungkapnya.
Oleh karena itu, menyikapi hal ini, PDIP tengah merancang kurikulum khusus pencegahan korupsi untuk kader.
"Kami sekarang merancang suatu kurikulum pencegahan korupsi. Kami melibatkan pakar, termasuk mantan pejabat di KPK, sebagai narasumber," ujarnya.
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi bisa menjadi salah satu faktor penghambat majunya ekonomi nasional.
"Ya, salah satu faktornya pastilah itu, meski bukan satu-satunya," ungkapnya.
Said Abdullah mengaku cukup terkejut dengan turunnya skor IPK Indonesia di tengah gencarnya aksi penegakan hukum belakangan ini.
"Cukup mengagetkan. Di balik gencarnya aparat penegak hukum, justru indeks persepsinya turun. Namun, saya tidak akan mengatakan ini sebagai anomali lagi," tutupnya.(aha/raa)
