JAKARTA, KOMPAS — Prospek pasar surat utang korporasi pada 2026 dinilai masih solid meski dibayangi sentimen eksternal, termasuk perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s. Kebutuhan refinancing yang tinggi oleh emiten berperingkat tinggi diperkirakan tetap menopang kinerja pasar obligasi korporasi tahun ini.
Chief Economist Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia) Suhindarto mengatakan, perubahan outlook atau proyeksi Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif lebih merefleksikan risiko kebijakan dan komunikasi kebijakan. Ini lebih banyak terkait pengelolaan fiskal ketimbang pelemahan fundamental ekonomi.
”Kalau kita baca laporan Moody’s, perubahan outlook itu masih sebatas risiko. Fundamental ekonomi Indonesia sendiri masih relatif baik,” kata Suhindarto dalam konferensi pers, Rabu (11/2/2026).
Moody’s Investors Service, lembaga pemeringkat internasional, pada 6 Februari 2026 mengumumkan penurunan prospek peringkat kredit 19 perusahaan di Indonesia dari stabil menjadi negatif. Pengumuman ini menyusul penurunan prospek kredit Pemerintah Indonesia sehari sebelumnya.
Proyeksi tersebut sejauh ini belum mengubah proyeksi Pefindo, sebagai salah satu lembaga pemeringkat efek di Indonesia, terhadap penerbitan surat utang korporasi pada 2026. Pefindo tetap memperkirakan penerbitan tahun ini berada di kisaran Rp 154 triliun hingga Rp 196,86 triliun, dengan titik tengah sekitar Rp 175,77 triliun.
Menurut Suhindarto, faktor suku bunga tetap menjadi penopang utama. Sepanjang 2025, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin yang mendorong penurunan yield atau imbal hasil obligasi secara tajam. Namun, setelah pemangkasan berhenti pada Oktober 2026, pergerakan yield cenderung mendatar.
”Penurunan yield sudah sangat signifikan di tiga triwulan pertama tahun lalu. Setelah itu, yield relatif stabil. Dengan kondisi ini, meskipun awal tahun cukup banyak tantangan, kami masih optimistis proyeksi penerbitan 2026 bisa dicapai,” kata Suhindarto.
Dari sisi struktur penerbitan, tren surat utang tenor menengah hingga panjang diperkirakan bakal berlanjut. Dalam 1-2 bulan awal tahun ini, penerbitan obligasi justru didominasi tenor tiga tahun, lima tahun, bahkan tujuh tahun, sementara tenor satu tahun relatif jarang.
Komposisi peringkat kredit juga diperkirakan tidak banyak berubah. Obligasi berperingkat AAA dan single A, yang berarti layak investasi, masih akan mendominasi. Emiten berperingkat AAA dinilai memiliki fundamental yang kuat dan memperoleh biaya pendanaan yang lebih murah di pasar obligasi dibandingkan kredit perbankan.
Sementara itu, obligasi single A tetap menarik bagi investor karena menawarkan imbal hasil lebih tinggi dengan risiko yang masih terkelola.
”Biasanya investor memfavoritkan single A. Jadi, kemungkinan besar, seperti tahun-tahun sebelumnya, peringkat AAA dan single A masih akan mendominasi,” kata Suhindarto.
Sementara itu, Head of Financial Institutions Ratings Division Pefindo Danan Dito pada kesempatan sama menambahkan, sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, tidak terdampak langsung oleh perubahan outlook dari lembaga pemeringkat lain, termasuk Moody’s.
Dalam rilisnya, Moody’s memaparkan bahwa penilaian atas Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BCA mengikuti prospek kredit Indonesia yang diturunkan dari stabil menjadi negatif. Kendati demikian, peringkat kredit dari kelima bank tersebut masih tetap dipertahankan.
Namun, volatilitas makroekonomi tetap menjadi faktor yang perlu dicermati. ”Kalau ada volatilitas makro, terutama terkait suku bunga atau nilai tukar, itu tentu berdampak,” ujar Danan.
Menurut dia, dampak tersebut biasanya tecermin pada proyeksi pertumbuhan kredit. Dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif, perbankan cenderung lebih konservatif. Hal serupa pernah terjadi ketika ketidakpastian global meningkat pada tahun lalu sehingga bank melakukan penyesuaian ulang terhadap rencana pertumbuhan.
Apabila ke depan terjadi guncangan ekonomi signifikan dan berdampak pada revisi besar proyeksi pertumbuhan, potensi penerbitan surat utang juga bisa ikut disesuaikan.
Meski demikian, Danan menilai kondisi suku bunga yang relatif murah justru mendorong sektor pembiayaan dan perbankan untuk memanfaatkan pasar obligasi. Bagi perusahaan pembiayaan, penerbitan obligasi lebih menguntungkan karena struktur pembayarannya memungkinkan bunga dibayar terlebih dulu, sementara pokok jatuh tempo di akhir.
”Dibandingkan pinjaman perbankan yang membayar bunga dan pokok sekaligus, ini lebih menguntungkan dari sisi arus kas,” kata Danan.
Dari sisi perbankan, penerbitan obligasi juga membantu memperbaiki struktur pendanaan. Selama ini, liabilitas bank didominasi dana jangka pendek, seperti deposito. Dengan masuk ke pasar modal melalui obligasi atau sukuk, bank dapat memperoleh pendanaan jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan pada deposito mahal.
”Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi bank untuk menghentikan deposito-deposito yang bunganya tinggi,” ujarnya.
Namun, Danan mengingatkan, apabila ke depan terjadi guncangan ekonomi signifikan dan berdampak pada revisi besar proyeksi pertumbuhan, potensi penerbitan surat utang juga bisa ikut disesuaikan.
Meski begitu, hingga saat ini, emiten dengan peringkat tinggi, terutama di kategori double A dan triple A, masih aktif memanfaatkan akses ke pasar obligasi.
Gambaran prospek 2026 itu tidak lepas dari kinerja pasar pada 2025 yang mencetak rekor penerbitan Rp 284,3 triliun, tertinggi sepanjang sejarah pasar surat utang korporasi nasional. Tahun lalu, penurunan yield yang agresif mendorong emiten, khususnya yang berperingkat tinggi, untuk memperpanjang tenor pendanaan dan meningkatkan volume penerbitan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, fundamental perbankan yang disebutkan Moody’s masih didukung fundamental baik.
”Kami tidak khawatir karena secara struktural tidak ada isu. Secara fundamental tidak ada isu yang terkait dengan bank-bank itu,” katanya (Kompas, 10/2/2026).
Secara khusus, Moody’s menyoroti faktor risiko dari setiap bank. Untuk Mandiri, risikonya terkait dengan penurunan bantalan modal, risiko pertumbuhan kredit yang terlalu cepat, serta tingginya eksposur terhadap sektor komoditas.
Lalu, BRI dinilai memiliki risiko aset pada 2026-2027 seiring tingginya eksposur kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berisiko tinggi serta perkiraan penurunan profitabilitas (NIM). BNI juga disorot terkait penurunan profitabilitas, risiko aset restrukturisasi kredit, dan eksposur terhadap BUMN yang rentan secara finansial.
Di sisi lain, Moody’s juga melihat rendahnya pencadangan terhadap risiko aset yang tinggi dan banyaknya restrukturisasi kredit. Sementara itu, BCA dipandang memiliki risiko pertumbuhan kredit yang terlalu cepat terhadap segmen korporasi dan UMKM sepanjang 2023-2025.
Menurut Dian, industri perbankan pada dasarnya memiliki aturan main (rule of game) yang tidak hanya merujuk pada regulasi domestik, tetapi juga standar internasional, yakni Perjanjian Basel. Standar ini menjadi praktik terbaik yang mensyaratkan aspek kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko.
”Kalau misalnya mereka (lembaga pemeringkat) mempertanyakan secara individual bank, sebetulnya kami lebih mudah menjelaskannya. Jadi, saya optimistis tidak akan ada dampak yang signifikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pada dasarnya penerapan praktik terbaik internasional tersebut juga berlaku di sektor pasar modal menyusul sorotan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dalam hal ini, penerapannya meliputi tata kelola, penegakan hukum, serta pengawasan.
