DEPOK, KOMPAS.com – Dermawati (55), pasien stroke akibat pecah pembuluh darah otak, akhirnya menerima Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok setelah kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya mendadak dinonaktifkan.
Penerbitan SJP tersebut dilakukan agar pengobatan Dermawati tetap berjalan sembari menunggu Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya kembali aktif.
SJP diterima setelah Dermawati gagal menjalani kontrol rutin di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) yang semula dijadwalkan pada Senin (2/2/2026).
Baca juga: Cerita Pasien Stroke yang Tertunda Kontrol 9 Hari karena BPJS PBI Dinonaktifkan
“Dapa SJP itu dari Dinas Kesehatan Depok yang terbitin, dikirim ke RS UI,” kata Esther (32), anak Dermawati, Kamis (12/2/2026).
Esther menjelaskan, SJP diterbitkan sebagai pengganti jaminan pembiayaan agar pengobatan ibunya tetap dapat dilanjutkan selama proses pengaktifan kembali KIS berlangsung.
Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa SJP diberikan kepada Dermawati Aritonang sebagai pasien rawat jalan yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Depok di luar kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Diberikan jaminan dari 5 Februari 2026 sampai dengan dua minggu setelah tanggal diterbitkan,” kutip isi SJP.
Dinkes Depok, lanjut Esther, menargetkan KIS milik ibunya aktif kembali paling lambat 1 Maret 2026 atau sebelum jadwal kontrol berikutnya.
Penonaktifan BPJS PBI secara mendadak membuat jadwal kontrol bulanan Dermawati tertunda selama sembilan hari. Ia baru bisa menjalani pemeriksaan dan menerima resep obat untuk konsumsi satu bulan pada Rabu (11/2/2026).
Meski sempat tidak mengonsumsi obat selama lebih dari sepekan, kondisi Dermawati disebut tetap stabil.
Baca juga: Menkes: 1.824 Orang dari Desil Terkaya Terdaftar PBI BPJS Kesehatan
“Baru kontrol kemarin, jadi semingguan lebih berarti ya ketundanya. Beruntungnya, kondisi ibu baik dan ini juga dia masih bersuara kan. Biasanya cuma diem terus,” ungkap Esther.
Selama ini, Dermawati tercatat sebagai pasien aktif sejak Januari 2025. Ia menjalani operasi dan kontrol rutin di poli saraf dengan pembiayaan dari KIS.
Pascaoperasi, kontrol bulanan menjadi kebutuhan wajib mengingat kondisinya. KIS menjadi satu-satunya penopang biaya pengobatan, karena kondisi ekonomi keluarga yang sebagian besar tidak bekerja atau berprofesi sebagai sopir angkutan kota.
Karena itu, kabar penonaktifan pada 2 Februari 2026 membuat keluarga panik.
“Pas tanggal 2 kami kontrol, kan ambil register nomor antrian dulu. Pas dipanggil nih sekitar pukul 10.00 WIB, dibilangin KIS mama gak aktif,” ujar Esther.
Esther berharap KIS milik kedua orangtuanya dapat segera diaktifkan kembali agar pengobatan ibunya tidak kembali terhambat, terutama menjelang jadwal kontrol berikutnya pada 11 Maret 2026.
“Harapan saya secepatnya untuk diaktifkan kembali KIS-nya agar tidak sulit juga untuk pengobatan dan kontrol mama. Minta tolong untuk segera diaktifkan kembali,” lanjut dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
