Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mendukung inisiasi penguatan satu komando dalam operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) saat kondisi tanggap darurat guna mempercepat mobilisasi logistik dan dukungan operasional.
"Ya, ya, saya kira kalau kita duduk bersama, itu pelaksanaan (operasi SAR) akan lebih efektif," kata dia, saat wawancara cegat selepas menghadiri sarasehan bertajuk "Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional" di Kantor Basarnas Pusat, Jakarta, Kamis.
Dia menilai konsep satu komando dalam situasi darurat itu salah satunya bertujuan menyatukan pengelolaan logistik, transportasi, dan perlengkapan agar dapat langsung digerakkan ketika dibutuhkan oleh Basarnas, potensi SAR, maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kondisi normal aset dan logistik tetap digunakan sesuai fungsi masing-masing, namun saat status darurat ditetapkan seluruh dukungan dapat segera dikonsolidasikan tanpa kebingungan pembagian kewenangan," kata dia menjelaskan.
Baca juga: Menko PMK usulkan satu komando nasional SAR saat keadaan darurat
TNI Angkatan Darat menilai penyatuan koordinasi tersebut sangat positif sehingga membuat dukungan di lapangan lebih efektif dan menghindari tumpang tindih, terutama dalam pengerahan alat utama, transportasi, serta perlengkapan penyelamatan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengusulkan penerapan satu ruang, satu data, dan satu komando dalam operasi SAR saat keadaan darurat agar seluruh aset lintas kementerian dan lembaga dapat digerakkan cepat di bawah kendali Kepala Basarnas.
Penguatan sistem komando menjadi mendesak mengingat wilayah tanggung jawab Basarnas mencapai sekitar 5 juta kilometer persegi, sementara jumlah personel SAR saat ini sekitar 5.462 orang yang tersebar di 45 kantor SAR untuk melayani lebih dari 280 juta penduduk di ribuan pulau di Indonesia.
"Apalagi dengan potensi risiko yang meningkat akibat perubahan iklim dan intensitas bencana. Sekarang tuntutan publik terhadap kecepatan dan efektivitas penanganan darurat, terutama di era media sosial yang membuat setiap respons menjadi sorotan luas," kata dia, di dampingi Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam sarasehan tersebut.
Baca juga: Basarnas laporkan telah lakukan 2.766 operasi SAR sepanjang 2025
Baca juga: Basarnas soroti keletihan tim di lapangan setelah sepekan operasi
"Ya, ya, saya kira kalau kita duduk bersama, itu pelaksanaan (operasi SAR) akan lebih efektif," kata dia, saat wawancara cegat selepas menghadiri sarasehan bertajuk "Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional" di Kantor Basarnas Pusat, Jakarta, Kamis.
Dia menilai konsep satu komando dalam situasi darurat itu salah satunya bertujuan menyatukan pengelolaan logistik, transportasi, dan perlengkapan agar dapat langsung digerakkan ketika dibutuhkan oleh Basarnas, potensi SAR, maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kondisi normal aset dan logistik tetap digunakan sesuai fungsi masing-masing, namun saat status darurat ditetapkan seluruh dukungan dapat segera dikonsolidasikan tanpa kebingungan pembagian kewenangan," kata dia menjelaskan.
Baca juga: Menko PMK usulkan satu komando nasional SAR saat keadaan darurat
TNI Angkatan Darat menilai penyatuan koordinasi tersebut sangat positif sehingga membuat dukungan di lapangan lebih efektif dan menghindari tumpang tindih, terutama dalam pengerahan alat utama, transportasi, serta perlengkapan penyelamatan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengusulkan penerapan satu ruang, satu data, dan satu komando dalam operasi SAR saat keadaan darurat agar seluruh aset lintas kementerian dan lembaga dapat digerakkan cepat di bawah kendali Kepala Basarnas.
Penguatan sistem komando menjadi mendesak mengingat wilayah tanggung jawab Basarnas mencapai sekitar 5 juta kilometer persegi, sementara jumlah personel SAR saat ini sekitar 5.462 orang yang tersebar di 45 kantor SAR untuk melayani lebih dari 280 juta penduduk di ribuan pulau di Indonesia.
"Apalagi dengan potensi risiko yang meningkat akibat perubahan iklim dan intensitas bencana. Sekarang tuntutan publik terhadap kecepatan dan efektivitas penanganan darurat, terutama di era media sosial yang membuat setiap respons menjadi sorotan luas," kata dia, di dampingi Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam sarasehan tersebut.
Baca juga: Basarnas laporkan telah lakukan 2.766 operasi SAR sepanjang 2025
Baca juga: Basarnas soroti keletihan tim di lapangan setelah sepekan operasi
