Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengunjungi perumahan layak huni di kawasan permukiman kumuh di wilayah Sangkrah, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (12/2).
Rumah layak huni ini merupakan Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu Tahun 2025 bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Geo Dipa Energi.
Suahasil menjelaskan, salah satu bentuk kerja sama itu berupa penataan kawasan di bantaran sungai sekitar Sangkrah, yang dinilai perlu dilakukan karena masih ada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dan mereka memiliki hak atas lingkungan hunian yang layak dan tertata.
“Tadi saya sudah melihat sendiri bagaimana penataan kawasan yang dilakukan dan kemudian juga bagaimana para penghuni itu juga mendapatkan manfaat yang positif dari penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan dari TJSL yang disampaikan oleh Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan,” kata Suahasil dalam Kunjungan Kerja Pers 2026 di Wilayah Sangkrah, Solo, Jawa Tengah (12/2).
Suahasil menuturkan, pihaknya bersama Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan penataan lingkungan sekaligus pembangunan rumah meskipun masih terdapat beberapa pembangunan yang belum selesai.
“Saya minta untuk kepada seluruh Badan Usaha yang masih melanjutkan, untuk melanjutkan, menyelesaikan dan nanti tentu pemerintah kota akan mendistribusikan kepada yang berhak,” ucap Suahasil.
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan SMF difokuskan pada sektor perumahan, termasuk mendukung program pemerintah pembangunan tiga juta rumah. Sejak 2018, SMF disebut telah melaksanakan program CSR pengembangan rumah di kawasan kumuh dengan total penyaluran sekitar Rp 747 miliar di 33 kota. Program tersebut merupakan inisiatif yang dijalankan atas arahan Menteri Keuangan pada 2018.
“Kota Solo sendiri program pengembangan rumah kumuh SMF telah dilakukan pada dua tahap, yaitu tahun 2022 sebanyak 47 rumah dan tahun 2025 melalui Joint Program TJSL SMV Kementerian Keuangan sebagai koordinator program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh di Sangkrah,” ucap Ananta dalam kesempatan yang sama.
SMF pun bertindak sebagai koordinator pelaksanaan program TJSL SMV Kemenkeu di kawasan kumuh Sangkrah ini yang menghasilkan pembangunan dan renovasi 56 unit rumah layak huni bagi 56 kepala keluarga secara keseluruhan dengan nilai total sekitar Rp 4,48 miliar.
“Di mana SMF berkontribusi kurang lebih untuk 37 unit rumah, sehingga total rumah yang telah dibangun SMF dalam program CSR dalam pengembangan rumah kumuh adalah sebanyak 84 unit rumah,” lanjut Ananta.
Bisa Sumbang PDB hingga Rp 1,9 TLebih lanjut, Ananta mengungkapkan berdasarkan kajian DTS Indonesia, lembaga independen di sektor perumahan, sektor ini berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda sekitar 1,86 kali yang memicu aktivitas di berbagai sektor lain.
“Setiap investasi 1 triliun akan mendapatkan PDB sebesar (Rp) 1,9 triliun. Program ini khusus menyasar untuk desil di bawah desil 2 dengan hampir seluruh penerimaan manfaat memiliki penghasilan tidak tetap,” kata Ananta.
Oleh karena itu, Ananta menilai program peningkatan kualitas rumah di kawasan kumuh dinilai dapat menjadi solusi untuk menekan backlog kelayakan hunian. Ia juga menekankan program tersebut turut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain pengentasan kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, akses air bersih dan sanitasi layak, serta kota dan permukiman berkelanjutan.
“Ke depannya SMF akan terus memperkuat perannya, tidak hanya sebagai penyedia likuiditas pembiayaan perumahan tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan daerah dalam memastikan bahwa pembangunan perumahan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Ananta.
