Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 8.000 prajurit TNI bakal dikirim ke Palestina untuk bergabung dengan pasukan perdamaian di Gaza. Saat ini, pemerintah sedang mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) untuk membantu meredam konflik di Palestina.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti rencana itu. MUI mewanti-wanti ada risiko besar soal keputusan pemerintah mengirimkan tentara Indonesia ke Gaza.
Advertisement
"Misi tersebut dinilai berisiko secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina. Terlebih, belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut, apakah dilakukan di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF) yang dinilai berisiko besar," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, seperti dikutip dari situs resmi MUI, Kamis (12/2/2026).
Peringatan itu dia sampaikan karena tidak ingin Indonesia terjebak pada agenda hegemonik Amerika Serikat dan Palestina. Sebab menurutnya, misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya.
"Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza," ujar Prof Sudarnoto.
"Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza atau Palestina," ujar dia mewanti-wanti.
