Pemerintah Desa Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, memasang stiker di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos). Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari surat imbauan Bupati Majalengka agar bantuan tepat sasaran.
Kepala Desa Jatiserang, Tirta Wirahman, mengatakan pihaknya merespons cepat program tersebut. Bahkan, sebelum pelaksanaan menyeluruh, desa sudah lebih dulu menyiapkan stikernya.
“Kami sebagai Kepala Desa menerima surat imbauan dari Bupati Majalengka melalui Kecamatan Panyingkiran bahwa penerima bantuan sosial seperti BPNT, PKH, bantuan pangan, dan BLT harus dipasang stiker. Kami sangat merespons baik program ini,” kata Tirta. Kamis (12/2/2026).
Ia menyebutkan, saat ini tercatat sebanyak 1.512 penerima bansos di Desa Jatiserang. Namun, jumlah rumah yang akan ditempeli stiker diperkirakan sekitar 700 hingga 800 rumah.
“Karena dalam satu keluarga bisa ada dua sampai empat jenis bantuan yang diterima. Jadi jumlah penerimanya 1.512, tapi rumahnya sekitar 700-800-an,” ujarnya.
Ada Warga yang Mundur karena MaluMenurut Tirta, pemasangan stiker justru menjadi alat kontrol sosial. Ia menilai, warga yang merasa sudah mampu secara ekonomi akan berpikir ulang untuk tetap menerima bantuan.
“Dengan adanya stiker ini, warga yang memang sudah merasa mampu atau rumahnya sudah bagus, mereka malu kalau dipasang stiker. Sehingga tanpa paksaan mereka berinisiatif untuk mengundurkan diri demi rasa keadilan,” katanya.
Ia mengungkapkan, sudah ada warga yang menyatakan akan mundur dari kepesertaan bantuan sosial karena tidak ingin rumahnya ditempeli stiker.
“Insya Allah sudah ada yang datang ke Ketua PKH dan menyampaikan akan mengundurkan diri karena mau dipasang stiker,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Apip Supriyanto, mengatakan pemasangan stiker merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Pemasangan stiker ini diperuntukkan bagi penerima bantuan seperti BPNT, PKH, BLT, khususnya BLT Kesera, serta bantuan pangan di Kabupaten Majalengka,” kata Apip.
Ia memaparkan, jumlah penerima bansos di Majalengka cukup besar. Untuk BPNT tercatat sekitar 52 ribu penerima, PKH sekitar 125 ribu, bantuan pangan 172 ribu, dan BLT Kesera sekitar 200 ribu penerima.
Menurutnya, kebijakan stiker dilakukan karena masih adanya anggapan di masyarakat bahwa bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Makanya dipasang stiker supaya masyarakat merasa dan menilai sendiri apakah dia betul-betul layak atau tidak. Jika memang sudah merasa cukup dan punya penghasilan tetap, biasanya mereka mengundurkan diri saat akan dipasang stiker,” ujarnya.
Apip menambahkan, jika di lapangan ditemukan rumah yang tergolong mewah atau memiliki kendaraan namun tercatat sebagai penerima bantuan, pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada keluarga bersangkutan.
“Kalau keluarga tersebut merasa masih ingin menerima bantuan, tentu stiker tetap dipasang karena itu memang khusus untuk penerima bantuan. Tapi kalau mereka sadar sudah tidak layak, biasanya memilih mundur,” kata dia.
Pemkab Majalengka berharap kebijakan ini bisa mendorong transparansi dan memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat, sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
