Penulis: Fityan
TVRINews-Jakarta
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat industri manufaktur perkapalan domestik dan mendorong efisiensi nasional.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, secara resmi memberlakukan kebijakan wajib bagi perusahaan negara di sektor pelayaran untuk melakukan pengadaan kapal melalui PT PAL Indonesia (Persero).
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam melakukan konsolidasi industri strategis serta memastikan kedaulatan manufaktur di dalam negeri.
Entitas besar seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) kini diharuskan menyerap kapasitas produksi dari galangan kapal nasional tersebut.
Keberpihakan pada Industri Lokal
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghidupkan ekosistem industri perkapalan Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan kompetisi global.
Menurutnya, tanpa komitmen penyerapan produk lokal, industri manufaktur nasional sulit untuk mencapai kemandirian.
"Kami mewajibkan Pelni, ASDP, dan PIS untuk membangun kapal mereka di PT PAL.
Tujuannya jelas, agar industri kita menjadi hidup dan memberikan dampak ekonomi yang nyata," ujar Dony dikutip Kamis 12 Februari 2026.
Dony menambahkan bahwa keberpihakan kebijakan (policy bias) menjadi instrumen penting dalam mempercepat transformasi ekonomi.
Ia menilai industri perkapalan domestik tidak akan mampu berkembang secara mandiri jika pemerintah tidak mengintervensi melalui kewajiban penggunaan konten lokal.
Konsolidasi Melalui Merger
Selain kebijakan wajib belanja, Danantara juga tengah memacu penyelesaian penggabungan lima perusahaan galangan kapal pelat merah ke dalam satu payung, yakni PT PAL Indonesia. Proses merger ini ditargetkan rampung pada kuartal pertama tahun 2026.
Restrukturisasi ini diharapkan dapat mengeliminasi inefisiensi dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Dengan integrasi ini, PT PAL diproyeksikan menjadi pusat keunggulan (center of excellence) yang mampu melayani seluruh pesanan armada laut dari BUMN pelayaran dengan standar internasional.
"Kami sedang membenahi seluruh problematika pengelolaan BUMN ini agar ke depan perusahaan-perusahaan negara tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga menjadi pilar utama transformasi industri," pungkas Dony.
Editor: Redaksi TVRINews
