JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mendesak pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab dalam permasalahan penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menurutnya, masalah penonaktifan ini bermuara dari persoalan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pihak yang mengeksekusi kebijakan.
Sedangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan adalah user atau pengguna data dari Kemensos dalam pelaksanaan PBI.
"Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan," ujar Zainul dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes dan BPJS Kesehatan, Rabu (11/2/2026).
Baca juga: Kronologi PBI JK Nonaktif: Terbitnya Permensos hingga Penundaan 3 Bulan
BPJS Kesehatan, jelas Zainul, juga seharusnya dapat memitigasi penonaktifan PBI yang memakai data milik Kemensos.
Sebab, BPJS Kesehatan seharusnya memiliki rekam kesehatan dari peserta PBI, terutama yang mengidap penyakit kronis atau katastropik.
"BPJS memiliki data detail peserta, termasuk pasien katastropik. Seandainya sejak awal data 120 ribu pasien katastropik itu disampaikan sebagai pembanding kepada Kemensos, tentu proses penonaktifan bisa lebih hati-hati. Kemensos akan memiliki data pembanding sebelum mengambil keputusan," ujar Zainul.
Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya tim khusus yang bertugas di setiap rumah sakit dalam memverifikasi data PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan ke Anggota DPR: Kalau Bisa Tangani Data PBI, Saya Gaji!
Tujuannya agar masyarakat tidak direpotkan dengan proses administrasi dalam reaktivasi PBI BPJS Kesehatan.
"Jangan sampai pasien yang seharusnya berhak justru diminta pulang untuk mengurus administrasi secara berjenjang dan hirarkis. Masyarakat kita banyak yang tidak mampu menghadapi proses birokrasi seperti itu. Dengan adanya tim khusus selama masa transisi tiga bulan ini, persoalan bisa langsung diselesaikan di rumah sakit," ujar Zainul.
Percepat ReaktivasiDalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pihaknya mempercepat reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang memiliki penyakit katastropik atau berat.
Setidaknya, 106 peserta dengan penyakit katastropik yang sempat dinonaktifkan akibat penyesuaian data kini telah direaktivasi agar layanan pengobatan tidak terputus.
Baca juga: Mensos Didorong Revisi SK yang Nonaktifkan PBI BPJS Kesehatan
"BPJS, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan berkolaborasi untuk percepatan proses reaktivasi. Reaktivasi otomatis diberikan kepada 106 ribu penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius yang mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang, seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal," ujar Gus Ipul dalam rapat konsultasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Reaktivasi otomatis itu menjadi respons atas keluhan masyarakat yang terdampak pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data ini dilakukan untuk memastikan bantuan negara tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan miskin.
Baca juga: Menkes Minta Warga Lapor jika RS Tolak Pasien BPJS PBI Pengidap Penyakit Katastropik
