Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah tetap pada posisi memangkas kuota produksi batu bara nasional pada tahun 2026.
Langkah ini diambil sebagai strategi intervensi pasar, guna mendongkrak harga komoditas di level internasional, sekaligus menjaga cadangan untuk generasi mendatang.
Bahlil menyoroti posisi strategis Indonesia yang menyuplai sekitar 43–45% kebutuhan batu bara global.
Dengan dominasi tersebut, Indonesia seharusnya memiliki daya tawar tinggi dalam menentukan harga, bukan sekadar menjadi pengikut pasar.
“Kalau kita produksinya banyak (tapi) permintaannya sedikit, (maka) harganya murah."
"Ya, kami buat saja keseimbangan berapa konsumsi, itu yang diproduksi,” ujar Bahlil dalam acara Strategi Swasembada Energi 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Intervensi Pasar dan Kritik Atas HargaBerdasarkan data kementerian, total konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton, namun volume yang diperdagangkan secara internasional hanya berkisar 1,3 miliar ton.
Dari angka perdagangan tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 560 juta ton.
Bahlil menyayangkan, meski Indonesia menjadi pemain kunci, harga domestik justru sering tertekan oleh dinamika eksternal.
Sebagai catatan, Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Februari 2026 berada di level 106,11 dolar AS per ton, merosot tajam dibanding periode yang sama tahun 2025, sebesar 124,24 dolar AS per ton.
“Indonesia menyuplai batu bara ke luar negeri 560 juta ton."
"Tapi, harganya bukan kita yang kendalikan, ini kan abuleke (tukang tipu) namanya,” tegas Bahlil.
Baca Juga: Pemerintah Timbang Opsi Ambil Alih Tambang Martabe ke Danantara
Kebijakan restriksi ini sempat mendapat tentangan dari Asosiasi Pertambangan Indonesia (API–IMA) yang meminta evaluasi kuota produksi.
Namun, Bahlil menegaskan eksploitasi masif tanpa harga yang menguntungkan, hanya akan merugikan negara dalam jangka panjang.
Pemerintah menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sebesar 600 juta ton, turun signifikan dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Kebijakan serupa diterapkan pada bijih nikel yang dibatasi di angka 250–260 juta ton, dari sebelumnya 379 juta ton.
“Masalahnya, pengusaha-pengusaha kita, teman-teman saya ini, sudah terlalu terbiasa dengan produksi banyak terus."
"Saya katakan, Bos, negara ini bukan milik kita saja. Ada anak cucu kita,” ucapnya.
Baca Juga: Kepala BIM Ungkap Dunia Pelit Bagi Ilmu Olah Logam Tanah Jarang ke RI
Menteri ESDM menambahkan, komoditas yang belum diekstraksi lebih baik disimpan sebagai cadangan strategis, daripada dijual murah di tengah tren penurunan harga.
“Jangan di saat mereka (generasi mendatang) memimpin, barang sudah habis karena kelakuan kita. Sudah begitu, dijual murah lagi,” imbuh Bahlil. (*)
