Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi Forum Warga Kota (FAKTA) di Gedung DPR RI, Rabu (11/2). Forum tersebut meminta BAM mendorong penerbitan PP tentang cukai minuman dan pemanis dalam kemasan.
Menurut forum itu, akibat minuman manis yang mudah diakses, masyarakat miskin kini terancam mengidap diabetes. Tak hanya itu, mereka juga khawatir diabetes menyasar anak-anak.
“Anak muda sekarang, anak-anak remaja mengakses makanan itu mudah sekali. Pakai jempol, datang minuman. Jadi angka penyakit semakin tinggi,” ucap Wakil Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, di hadapan anggota BAM.
Ia pun menilai negara harus hadir untuk mengontrol konsumsi bahan pemanis di tengah masyarakat, salah satunya dengan mengeluarkan cukai untuk minuman dan bahan pemanis dalam kemasan.
“Salah satunya kita ambil dengan pendekatan fiskal, dengan cukai. Dibuatlah, kita minta. Sebetulnya sudah enam tahun dijanjikan oleh Kementerian Keuangan, oke-oke, tapi akhirnya gagal lagi itu bea cukai,” tuturnya.
“Jadi concern kami dari FAKTA meminta tolong ke DPR RI melalui BAM supaya mendorong pemerintah segera mencukaikan, menerbitkan PP tentang cukai minuman dan pemanis dalam kemasan,” tandasnya.
Ketua BAM, Ahmad Heryawan alias Aher, pun sepakat dengan usulan tersebut. Menurutnya, regulasi cukai merupakan cara jitu untuk mengontrol pola hidup masyarakat.
“Kalau pakai regulasi mengurangi saja itu belum tentu nurut kalau disuruh mengurangi. Tapi kalau pakai cukai, harga naik. Kalau harga naik, manfaatnya adalah cukainya bermanfaat bagi negara dalam bentuk penerimaan APBN dan itu bisa digunakan untuk edukasi serta kesehatan masyarakat,” ucap Aher.
“Di saat yang sama, industri minuman akan mengurangi pemanis tersebut,” tambahnya.
Aher menilai, penerapan cukai ini tidak akan menemukan banyak penolakan. Ia pun menyebut akan membantu mendorong agar wacana cukai minuman dan pemanis dalam kemasan tersebut terealisasi.
“Saya rasa ide luar biasa bagus, pasti tidak akan banyak yang menolak. Tinggal dibuat PP-nya dan diselesaikan,” ucap Aher.
“Jadi, regulasi di negara-negara berkembang menjadi pakem yang paling penting karena masyarakat yang belum patuh terhadap aturan-aturan kehidupan harus dipaksa dengan regulasi, sanksi, serta reward and punishment,” tambahnya.
