K.H Anwar Iskandar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat untuk saling menghormati perbedaan dalam penetapan awal Ramadan yang berpotensi terjadi di Indonesia tahun ini.
Ia menilai potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan ini merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang mencerminkan kematangan tradisi keilmuan Islam di Tanah Air.
Menurutnya, perbedaan tersebut tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan karena masing-masing memiliki dasar metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i.
“Potensinya, ya, tetap ada dan kita hormati. Itu gak bisa sampai akhir zaman ya, perbedaannya tetap ada dan tidak masalah. Itu bagian dari ijtihad,” ujar Kiai Anwar di Jakarta, Kamis (12/2/2026) yang dikutip Antara.
Ia menegaskan, ruang perbedaan dalam persoalan penentuan awal Ramadan memang terbuka dalam Islam. Karena itu, umat diminta menyikapi perbedaan dengan sikap saling menghormati.
Kiai Anwar menjelaskan, selama ini perbedaan umumnya terjadi antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang menggunakan metode hisab maupun rukyat. Meski demikian, mayoritas umat Islam di Indonesia tetap mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah.
“Ada yang mengikuti isbat pemerintah dan itu mayoritas. Ada juga ormas yang berbeda dan itu kita hormati. Bahkan dalam lingkup pesantren atau organisasi yang sama pun bisa saja berbeda,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut justru menunjukkan sikap egaliter dalam kehidupan beragama di Indonesia, selama tidak disertai dengan sikap saling menyalahkan.
“Yang penting jangan sampai mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan penetapan tanggal puasa,” ujarnya.
Di sisi lain, Kiai Anwar menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah di tengah perbedaan tersebut. Ia mengingatkan bahwa persatuan umat dan persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama.
Dalam konteks kehidupan bernegara, ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan bersama, termasuk terkait awal Ramadan.
“Yang paling penting buat kami itu mengikuti pengumuman pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai otoritas menjadi hakim. Jadi menurut agama Islam, keputusan hakim atau keputusan negara itu menghilangkan perbedaan,” kata dia.
Kendati demikian, ia kembali menegaskan apabila masih terdapat perbedaan, hal tersebut tetap harus dihormati sebagai bagian dari keyakinan dan ijtihad yang diakui dalam ajaran Islam. (ant/bil/ham)
