Bisnis.com, MAKASSAR - Ambisi pemerintah untuk mencapai swasembada energi dalam kurun waktu 5 tahun lagi menuai catatan kritis dari akademisi.
Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus pakar energi Muhammad Bachtiar Nappu menilai target tersebut terlalu optimistis dan sulit terealisasi dalam jangka waktu singkat.
Menurut Bachtiar, terdapat miskonsepsi dalam memahami arti swasembada energi. Swasembada, menurutnya, bukan sekadar ketersediaan stok fisik, melainkan mencakup ketahanan pasokan (supply security) yang bersumber sepenuhnya dari dalam negeri.
Dia menyoroti program refinery development master plan (RDMP) yang selama ini digadang-gadang sebagai pilar kemandirian energi. Menurutnya, RDMP hanyalah solusi pada level ketahanan pengolahan atau refining security, bukan ketahanan pasokan secara utuh.
"Persoalannya, RDMP itu bukan keamanan suplai karena kita masih tergantung dari suplai luar. Dia hanya mengamankan proses pengolahan, semacam smelter untuk memurnikan crude oil menjadi bensin atau solar. Tapi bahan bakunya yang berupa minyak mentah tetap impor," ujar Bachtiar dalam sebuah diskusi di Makassar, Rabu (11/2/2026).
Bachtiar pun memproyeksikan peta jalan energi nasional akan melewati beberapa fase krusial sebelum benar-benar mandiri. Pada rentang 2025-2030, Indonesia kemungkinan baru masuk fase bertahan (surviving). Kemudian pada 2030-2040 masuk fase transisi.
Baca Juga
- Pemerintah Harapkan DEN Periode 2026-2030 Bisa Percepat Target Swasembada Energi
- Bahlil Mengadu ke Prabowo: Banyak yang Tak Senang RI Swasembada Energi
- Resmikan RDMP Balikpapan, Prabowo Target Swasembada Energi 5 Tahun Lagi
Barulah pada rentang 2040-2045, fase mandiri menuju swasembada kemungkinan baru bisa tercapai.
"Kalau ditanya target 5 tahun, menurut saya meragukan. Swasembada itu butuh ikhtiar besar, termasuk keberanian mengambil keputusan tidak populer seperti pengalihan subsidi yang selama ini 'dibakar' menjadi akses energi murah yang berkelanjutan," tegasnya.
Lebih jauh, Bachtiar juga mengkritisi terkait penggunaan bahan bakar nabati (BBN) seperti B35 hingga rencana B50, yang dianggap pemerintah bisa mendukung swasembada.
Baginya, hal tersebut hanya berfungsi sebagai solusi transisi untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Namun, bukan merupakan kunci utama swasembada.
Di sisi lain, Bachtiar mengusulkan agar pemerintah masif mendorong penggunaan PLTS atap bagi masyarakat ketimbang hanya fokus pada program fisik lainnya. Namun, dia memberikan catatan keras mengenai tidak adanya keterlibatan PLN.
Dia mengkritik fenomena kementerian atau lembaga yang sering menyalurkan bantuan PLTS langsung ke desa-desa tanpa melibatkan PLN, yang berujung pada aset mangkrak karena kurangnya pemeliharaan.
"Sering kali proyek itu hanya bertahan 6 sampai 8 bulan, setelah itu mangkrak. Kenapa? Karena tidak ada maintenance. Yang terlatih melakukan itu adalah PLN. Jika hanya kementerian ke lembaga daerah, itu hanya menguntungkan vendor. Setelah itu jadi stranded assets," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk swasembada energi dapat dicapai pada 5 tahun mendatang, seiring diresmikannya proyek RDMP Balikpapan bulan lalu.
"Tidak perlu impor dari luar. Dalam 5 tahun bisa capai ini. Tidak masalah jika tidak 5 tahun, bisa di tahun ke-6, kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting harus ke situ. Dengan kerja keras bisa lebih cepat," kata Prabowo.
