REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih minim, yakni 13,41 persen, jomplang dengan tingkat literasinya sebesar 43,42 persen. Angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan tingkat literasi dan inklusi keuangan konvensional yang masing-masing mencapai 66,46 persen dan 80,51 persen. Rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di antaranya disebabkan masih kurangnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap perbankan syariah.
Namun, perlu ditelisik lebih lanjut apakah benar minimnya tingkat inklusi keuangan syariah disebabkan rendahnya trust masyarakat terhadap produk perbankan syariah atau justru ada faktor lain yang lebih krusial, seperti aksesibilitas.
- Tiga Alasan Kenapa RUU Ekonomi Syariah Harus Segera Diundangkan
- Di Taaruf DSN MUI, Kiai Cholil Ungkap 3 Prinsip Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah
- Ekosistem Ekonomi Syariah Butuh Political Will Eksekutif dan Legislatif
Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah mengakui memang terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Bahkan, tingkat literasi keuangan syariah sebesar 43,42 persen pun dinilai masih cukup rendah dibandingkan konvensional. Karena itu, regulator berupaya mendorong peningkatannya.
“Memang ada gap antara literasi dan inklusi. Ini bisa jadi problem, tapi supaya bersemangat, kami menyebutnya good problem, karena kita melihat ada potensi. Ada potensi gap sebesar kurang lebih 20–30 persen yang belum dimanfaatkan oleh industri keuangan syariah,” kata Deden dalam diskusi Sharia Economic Forum di Jakarta, Kamis (13/2/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia menerangkan, dari sisi kebijakan, OJK bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) di bawah koordinasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk bersinergi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
“Mungkin kita bisa membagi kebijakan itu ke dalam tiga golongan besar. Pertama, peningkatan inklusi tentu terkait masalah trust. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir kami banyak mengeluarkan ketentuan tentang tata kelola. Khusus perbankan syariah, selain good corporate governance (GCG) juga ada tata kelola penerapan prinsip syariah. Ini menambah trust bahwa jika sudah di bank syariah, tidak perlu mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip syariah,” jelasnya.
Kedua, inovasi produk yang sangat berkaitan dengan persoalan inklusi. Deden mengatakan OJK menginginkan bank syariah memiliki produk dasar yang setara dengan bank konvensional, lalu ditingkatkan dengan prinsip kesyariahan. Sebab, terdapat akad-akad khas perbankan syariah yang tidak dimiliki perbankan konvensional.
Inovasi produk perbankan syariah dinilai penting sebagai kekhasan, di antaranya cash waqf linked sukuk (CWLS) dan cash waqf linked deposit (CWLD).
“Kelompok ketiga adalah masalah layanan, yakni digitalisasi. Ini juga terus kami dorong,” ujar Deden.
Kekuatan Physical PresenceDalam kesempatan yang sama, Direktur Finance and Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho menyampaikan pandangan mengenai rendahnya angka inklusi keuangan syariah. Ia menilai physical presence atau kehadiran fisik menjadi faktor paling penting yang harus diperkuat perbankan.
“Sebenarnya apa yang menjadi gap terbesar di mata masyarakat untuk mereka shifting ke bank syariah? Ternyata jawabannya bukan mengenai kesyariahan. Nomor satu adalah physical presence atau kehadiran secara fisik,” ungkap Ade.
Menurut dia, berdasarkan riset internal, physical presence menjadi faktor utama yang menghambat masyarakat beralih dari bank konvensional ke bank syariah.
Ade menjelaskan langkah paling mendasar yang dilakukan BSI setelah merger adalah memperluas kantor cabang hingga lebih dari 1.000 cabang untuk memperkuat branding secara masif.
“Jadi physical presence pertama melalui cabang. Lalu pada 2022–2023 kami secara masif menambah jumlah ATM. Mungkin Anda menyadari, kapan terakhir melihat ATM bank syariah? Sangat jarang. Bahkan dulu di BSI sekalipun, ATM-nya 2.000 unit, tetapi berada di cabang, bukan di public space,” terangnya.
Pada akhir 2023, BSI membeli 5.000 ATM baru dan menempatkannya di ruang publik, termasuk titik transportasi umum.
“Kami melakukan semua ini berbasis riset dan data. Saya percaya permintaan terhadap bank syariah bukan masalah di Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana kami meningkatkan kualitas layanan, dan yang paling mendasar adalah physical presence. Saat ini yang mampu melakukan dalam skala masif baru BSI,” ujarnya.
Ade berharap bank-bank syariah lain dapat bersama-sama menumbuhkan dan menguatkan ekosistem perbankan syariah di Indonesia sehingga layanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Saya yakin dengan kehadiran bank-bank syariah lain yang memiliki pola pikir sama, bahwa permintaan itu ada, kita hanya perlu meyakinkan masyarakat, inklusinya bisa meningkat,” tutur Ade.
“Menariknya, menurut konsultan, nasabah Indonesia itu unik. Mereka melihat bank dengan mata, bertransaksi dengan tangan. Jika mereka tidak melihat banknya secara fisik, mereka tidak akan menggunakan aplikasinya. Jadi kita harus meyakinkan mata mereka terlebih dahulu sebelum menggunakan layanan di tangan,” lanjutnya.
