Pantau - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, meminta evaluasi menyeluruh dan pembenahan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara setelah insiden dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa.
Pernyataan itu disampaikan Jaya Mualimin di Samarinda pada Kamis, 12 Februari 2026.
Jaya Mualimin menyatakan langkah pencegahan dilakukan dengan menghentikan sementara operasional dapur yang diduga terkait insiden hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
"Kami tidak ingin mengambil risiko sehingga untuk sementara dapur yang diduga terkait harus dihentikan operasionalnya sampai hasil pemeriksaan laboratorium keluar," ungkapnya.
Kronologi Gejala Muncul Usai Konsumsi MBGBerdasarkan laporan lapangan, sebanyak 25 siswa dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengalami mual hebat dan muntah.
Gejala tersebut dilaporkan muncul tidak lama setelah para siswa mengonsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dinas Kesehatan Kaltim menyebut petugas medis telah mengamankan sampel untuk kebutuhan pembuktian ilmiah.
Sampel yang diamankan meliputi sisa makanan serta bahan baku dari dapur penyedia untuk segera diuji di laboratorium.
Uji laboratorium dilakukan untuk menentukan penyebab utama insiden secara ilmiah.
Penyelidikan Epidemiologi dan Audit Kepatuhan DapurDinas Kesehatan Kaltim berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) perwakilan Kaltim untuk melakukan penyelidikan epidemiologi secara mendalam.
Koordinasi itu ditujukan untuk melokalisir masalah agar sumber persoalan bisa dipersempit dan ditangani.
Meski investigasi masih berjalan, terdapat dugaan awal adanya celah kontaminasi pada rantai proses pengolahan bahan atau saat distribusi makanan menuju sekolah penerima.
Jaya Mualimin menegaskan tidak akan menyimpulkan penyebab pasti sebelum seluruh hasil uji laboratorium diterbitkan secara resmi oleh tim ahli.
Audit juga akan dilakukan dengan mencakup aspek operasional dan kepatuhan administrasi dapur penyedia.
Audit administrasi dan kepatuhan akan menyoroti kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta penerapan standar operasional prosedur keamanan pangan yang ketat.
Pemerintah menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas jika investigasi membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pengelola dapur.
"Prinsipnya adalah zero accident, dari ribuan porsi yang disajikan tidak boleh ada satu pun yang menyebabkan keracunan karena keselamatan siswa adalah prioritas utama kami," ia mengungkapkan.
