Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara perihal pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) hingga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dasco menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar beberapa kali pertemuan terkait pembentukan dua elemen ketenagakerjaan tersebut.
“Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa kali pertemuan dan masih akan digelar beberapa kali lagi,” kata Dasco usai pembukaan Rakornas II & Rakernas IV KSPSI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, pertemuan tersebut digelar baik bersama perwakilan serikat buruh maupun dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dasco lantas menyebut bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi inisiator berjalannya perundingan tersebut.
Namun, dia tak menjelaskan kapan pertemuan lanjutan akan dilaksanakan kembali, maupun terkait dengan target rampungnya pembentukan DKBN dan Satgas PHK.
Baca Juga
- Airlangga Sebut Satgas PHK Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja
- Bocoran KSPI soal Susunan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK
- KSPN Usul Satgas PHK & Dewan Buruh Dikaji Ulang, Kadin Bilang Begini
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas PHK akan mempermudah penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
“Terkait dengan Satgas [PHK], yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).
Pemerintah disebutnya juga menyiapkan sistem online yang memungkinkan setiap perusahaan melaporkan secara langsung permasalahan yang menyangkut tenaga kerja, PHK, maupun isu lain.
“Jadi company per company, jadi kami sudah menyelesaikan dan membahas persoalan sektoral tetapi detail, ini yang kami akan dorong ke depan,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan gambaran susunan DKBN hingga Satgas PHK yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pertemuan terbatas dengan pimpinan serikat buruh telah dilakukan sebanyak 2-3 kali terkait pembentukan DKBN. DKBN disebutnya akan dipimpin kepala organisasi setingkat menteri, meskipun keputusan akhir ada di tangan presiden.
“Sudah ada pertemuan, dua atau tiga kali pertemuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan komposisi personalia DKBN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).
Terkait Satgas PHK, dia menyatakan bahwa satu orang menteri akan ditugaskan sebagai ketua. Meskipun demikian, dia enggan membocorkan namanya. Menurutnya, Satgas PHK akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, rencana pembentukan Satgas PHK dan DKBN mencuat saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada Kamis (1/5/2025) yang dihadiri oleh ribuan buruh. Saat menghadiri aksi May Day, Prabowo melontarkan sejumlah janji di hadapan para buruh.
Prabowo menyebut sejumlah rencana kebijakan yang akan diterapkan pemerintah sebagai kado bagi buruh. Dia memerinci kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.
“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri May Day di kawasa Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.
“Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.
