JAKARTA, KOMPAS.com – Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2025 turun menjadi 34 dari sebelumnya 37.
Penurunan tiga poin itu membuat peringkat Indonesia merosot dari posisi 99 menjadi 109 dari 180 negara yang disurvei.
Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Praswad Nugraha menilai kemerosotan ini bukan sekadar fluktuasi angka, melainkan cerminan memburuknya indikator-indikator kunci dalam pengukuran korupsi.
“Penurunan IPK Indonesia merupakan hasil dari memburuknya indikator-indikator kunci pengukuran korupsi,” kata Praswad kepada Kompas.com, Kamis (12/2/2026).
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi RI Turun Diminta Jadi Perhatian Pemerintah
Empat Indikator Turun Tajam
Praswad menjelaskan, dari sembilan indikator penyusun IPK, terdapat empat indikator utama yang mengalami penurunan signifikan.
Pertama, International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook pada indikator suap dan korupsi turun tajam dari 45 menjadi 26.
Kedua, Bertelsmann Foundation Transformation Index pada indikator pencegahan dan penindakan korupsi merosot dari 39 menjadi 30.
Ketiga, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide pada indikator korupsi sebagai masalah di negara tujuan investasi turun dari 38 menjadi 34.
KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Praswad Nugraha menduga terdapat pihak yang membiayai Harun Masiku dalam pelariannya selama 4,5 tahun terakhir, KAmis (27/6/2024).
Keempat, Economic Intelligence Unit Country Risk Service pada indikator transparansi anggaran, korupsi sumber daya, kolusi, dan nepotisme turun dari 35 menjadi 34.
Menurut Praswad, turunnya indikator suap dan korupsi dari 45 ke 26 menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya bertahan, tetapi semakin dianggap lazim.
Ia juga menilai lemahnya pencegahan dan penindakan mencerminkan kegagalan negara menghadirkan efek jera dan kepastian hukum.
Pada saat yang sama, Indonesia semakin dipersepsikan sebagai negara tujuan investasi yang bermasalah akibat korupsi.
“Penurunan skor ini menandakan meningkatnya keraguan investor terhadap integritas tata kelola, serta diperparah oleh buruknya transparansi anggaran, maraknya kolusi, serta praktik nepotisme,” ujarnya.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Melorot, Apa yang Sedang Terjadi pada Demokrasi Kita?
Alarm Keras bagi Negara
Praswad menyebut turunnya IPK Indonesia sebagai alarm keras.
