Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Simanjuntak menuturkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah langsung terkait dengan penggunaan 'cash outflow' atau aliran dana dari Tanah Air keluar negeri, termasuk dalam konteks ibadah haji dan umroh.
Hal ini mengingat uang yang terbang ke luar dalam pelaksanaan haji cukup besar, yakni mencapai Rp 40 triliun per tahun. Sebagai catatan, cash outflow dari ibadah haji dan umroh ini membutuhkan pasokan dolar AS yang besar. Pasalnya, pembayaran ongkos haji dan lainnya masih menggunakan dolar AS.
"Perputaran di perhajian itu setiap tahunnya Rp40 triliunan. Jumlahnya itu 80% itu cash outflow. Nah itulah perintah presiden harus dikurangi cash outflownya," kata Dahnil saat ditemui selepas rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (12/1/2026).
Dari rapat ini, ada beberapa strategi yang disampaikan Menko Airlangga, misalnya memaksimalkan QRIS RI supaya cash outflow tadi bentuknya kembali lagi, tapi semuanya transaksinya dalam rupiah melalui QRIS.
"Itu ide genuine dari Pak Airlangga tadi di diskusi kita supaya pastikan itu," ujarnya.
Menurutnya, dengan penggunaan QRIS, maka ini akan mengurangi cash outflow. Pasalnya, setiap tahunnya, sebanyak 2,6 juta warga RI yang melakukan umroh dan 221.000 yang melakukan ibadah haji.
"Dan itu transaksinya luar biasa. Jadi kalau saja kemudian itu memaksimalkan penggunaan QRIS misalnya, itu akan mengurangi cash outflow," paparnya.
Dahnil berharap strategi ini dapat mengurangi setidaknya 50% dari total cash outflow dalam ibadah haji dan umroh. Selain itu, pemerintah akan mendorong pariwisata dari Timur Tengah ke Indonesia. Saat ini, jumlah kunjungan turis Timur Tengah baru mencapai 33.000 orang per tahun.
Dia berharap travel umroh dan haji RI juga bisa menjual paket wisata buat warga Timur Tengah.
"Jadi kita ingin maksimalkan itu. Bayangkan loh kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta, masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33.000," katanya.
Menurut Dahnil, Menko Airlangga mengarahkan akan dibentuk Kelompok Kerja atau Pokja untuk mengorkestrasi semua paket-paket ekonomi, khusus tentang ekosistem ekonomi haji.
(haa/haa)
