Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyadari bahwa akan ada importir yang merasa tidak nyaman atau "sakit perut" karena kehilangan pasar yang besar. Hal itu menyusul target penghentian impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar C-48 mulai tahun 2026.
Bahlil mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia menekan angka impor solar merupakan kabar baik bagi kemandirian energi nasional. Namun hal itu juga dinilai menjadi kabar buruk bagi para pebisnis impor.
Dia bahkan blak-blakan bahwa kebijakan penutupan keran impor ini pasti membuat para importir merasa terganggu bisnisnya.
"Informasi ini bagus bagi kita tapi nggak bagus bagi importir. Ini yang saya mau bicara tentang kemandirian dan kedaulatan. Importir pasti sakit perut ini," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Lebih jauh, Bahlil mengaku dirinya kerap mendapatkan serangan opini hingga berbagai "meme" di media sosial sebagai respons atas kebijakan hilirisasi dan kemandirian energi yang ia terapkan. Hal itu diduga digerakkan oleh pihak-pihak yang terganggu kepentingannya.
"Bukan kita mau dihasut dengan meme-meme. Saya kan pernah dimainkan oleh meme sosmed. Dalam hati gue kau bikin, terserah kau lah. Mau mau kaulah kira-kira begitu. Mana bisa saya ditekan-tekan pakai sosmed," katanya.
Pemerintah mencatat kebutuhan solar nasional mencapai 38-39 juta kiloliter (kl) per tahun. Sebelumnya, Indonesia harus mengimpor sekitar 15-16 juta kl per tahun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, berkat program pencampuran bahan bakar nabati B40 (Biodiesel 40%), angka impor pada tahun 2025 berhasil ditekan hingga di bawah 5 juta kl.
"Nah di 2026 Bapak Ibu semua sudah kita canangkan karena refinery kita yang ada di Balikpapan tambah 100.000 barel itu kurang lebih tambah 3 sampai 4 juta kiloliter. Maka di 2026 tidak lagi kita melakukan impor solar C-48," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan kebijakan penghentian impor solar berlaku menyeluruh, termasuk bagi badan usaha swasta yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari luar negeri.
Namun, penghentian impor solar tersebut tidak sepenuhnya bisa langsung diberlakukan pada April 2026. Laode mengatakan pemerintah memberi waktu persiapan sekitar tiga bulan.
"RDMP-nya sudah beroperasi, tapi secara operasionalisasinya nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan. Persiapan tiga bulan, setelah itu sudah setop cukup untuk seluruhnya termasuk swasta, April semua kita setop," kata Laode ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Senin (29/12/2025).
Di samping itu, pemerintah juga telah menyurati badan usaha swasta agar segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperoleh alokasi solar dari produksi dalam negeri. Hal ini akan otomatis ada di dalam SINAS NK (Sistem Informasi Neraca Komoditas).
"Kita sudah bikin surat ke swasta. Jadi mereka kita wajibkan untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi dalam negeri," katanya.
Menurut Laode, penghentian impor solar dilakukan lantaran kapasitas produksi dalam negeri sudah mencukupi. Sementara, untuk impor BBM jenis lain seperti bensin masih tetap dilakukan lantaran kemampuan kilang nasional belum mencukupi.
"Ini kan karena kita sudah produksi dalam negeri. Kalau yang lain masih ada tuh impornya, bensin, masih. Karena di dalam negeri memang tidak mampu melayani secara keseluruhan," katanya.
(dce)
