Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam daftar Global Fraud Index 2025, Indonesia jadi negara nomor dua tingkat perlindungan penipuan (fraud) paling rendah sepanjang 2025. Dari berbagai kasus yang terungkap, modus terkait social engineering (soceng) paling mendominasi.
Terkait hal itu, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Teguh Arifiyadi mengatakan pemerintah tengah mengupayakan mengkonsolidasikan dengan semua pihak untuk mencegah penipuan.
"Kita sudah mengetahui itu bahwa kita sebagai negara dengan tingkat penipuan terbesar kedua di dunia. Dan kami dari sisi internal pemerintah sedang mengupayakan untuk mengkonsolidasi semua jalur-jalur atau upaya-upaya pencegahan dari masing-masing sektor," kata Teguh, di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
"Misalnya OJK punya IGC, Komdigi punya beberapa layanan untuk pencegahan. Kemudian Polri, kemudian swasta atau private yang memberikan layanan-layanan untuk pencegahan.
Itu sedang kita upayakan untuk mengkonsolidasi," ujarnya menambahkan.
Dia mengatakan kampanyenya akan dibuat terstruktur. Ke depannya akan banyak model kerja sama dengan swasta sebagai upaya menurunkan penipuan.
Teguh menambahkan poin penting untuk upaya penipuan ini adalah dengan menurunkan tingkat kejahatan dengan membuat regulasi yang kuat. Khususnya aturan soal verifikasi dari nomor seluler, verifikasi pengguna tanda tangan digital, atau verifikasi pengguna layanan pemerintah.
"Karena ekosistem yang bagus itu ketika verifikasinya dilakukan dengan baik," ungkapnya.
Ditanya faktor terbesar kejadian itu, dia mengatakan mayoritas kasus penipuan terkait social engineering. Jumlah dari data yang dikumpulkan pihaknya, mencapai lebih dari 70%.
Mengutip definisi menurut situs resmi OJK, soceng atau social engineering alias rekayasa sosial merupakan salah satu modus kejahatan dengan memanipulasi kondisi psikologis korban. Akibatnya, tanpa disadari, rekening korban sudah habis terkuras.
Dia menjelaskan literasi tetap penting. Ini juga tidak terkait soal tingkat pendidikan, mereka yang berpendidikan tinggi juga bisa terkena penipuan.
"Dan itu tidak akan, kadang-kadang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan. Bisa jadi profesor, dokter, banyak yang kena juga. Tidak, ini bicara masalah kebiasaan," kata Teguh.
Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital, Teguh Arifiyadi, dalam Konferensi Pers Peluncuran Kampanye #CekDuluBaruPercaya, di Jakarta, Kamis (12/2/2026). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)
Sebagai informasi, Global Fraud Index mengukur tingkat ketahanan fraud pada 112 negara berdasarkan empat pilar. Mulai dari fraud activity, resource accessibility, government intervention, dan economic health.
Berikut lima negara yang masih dalam perlindungan terbaik fraud pada survei tersebut:
1. Luxembourg
2. Denmark
3. Finland
4. Norway
5. Belanda.
Sementara itu, negara dengan perlindungan terendah adalah:
108. Tanzania
109. India
110. Nigeria
111. Indonesia
112. Pakistan.
(dce)
