Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk bisa berjalan optimal.
Menurut dia, program bidang pangan yang saat ini dijalankan bersifat mendasar dan menyentuh struktur ekonomi nasional, mulai dari kedaulatan pangan, program makanan bergizi, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), pengendalian alih fungsi lahan sawah, hingga penguatan sistem keamanan pangan nasional melalui peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) terbaru.
“Tentu tidak mudah. Kita perlu waktu. Lima tahun ya tidak cukup,” kata Zulhas saat wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Katadata.co.id, Yura Syahrul, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2).
Zulhas menyebut transformasi menuju ekonomi Pancasila dan pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu panjang. Sekitar 30% kelompok miskin berada di sektor pangan, seperti petani, nelayan, dan peternak. Karena itu, perbaikan sektor ini dinilai strategis untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Jadi kalau lima tahun tidak cukup untuk menuju seluruh program-program yang sangat mendasar dan sangat diperlukan oleh rakyat,” katanya.
Peran Menko Pangan memang disebutnya lebih banyak pada koordinasi kebijakan lintas kementerian. Namun menurutnya, dampak pembenahan regulasi sangat terasa di lapangan.
Ia mencontohkan distribusi pupuk yang sebelumnya dihambat144 aturan, kini telah disederhanakan menjadi hanya tiga tahapan. Kebijakan ini membuat distribusi pupuk ke petani menjadi lebih cepat dan tepat waktu.
“Dulu pupuk hanya sampai saat panen. Padahal perlunya pertimbangan waktu tanam. Produktivitas jadi rendah,” katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan harga gabah. Pemerintah sebelumnya menetapkan harga Rp 5.500 per kilogram, namun petani hanya menerima sekitar Rp 4.000 akibat praktik rente dan perantara. Melalui instruksi presiden (Inpres) dan koordinasi lintas lembaga, termasuk Polri dan TNI, harga yang diterima petani kini diklaim sudah di atas Rp6.500.
“Dari koordinasi dan pembenahan aturan, sekarang petani terima sesuai bahkan lebih,” ujarnya.
Zulhas menyebut selama ini sudah terbit 27 regulasi pendukung, mulai dari Inpres, PP, Kepres, hingga Perpres untuk memperkuat eksekusi kebijakan pangan dan ekonomi rakyat.
Selain distribusi pupuk dan harga gabah, pemerintah juga memperkuat aspek keamanan pangan. Zulhas menyinggung kasus ratusan kontainer udang Indonesia yang dikembalikan dari Amerika Serikat, sebagai contoh lemahnya pengawasan sebelumnya. Menurut dia, sistem pengawasan ke depan akan diperkuat melalui jejaring pusat dan daerah agar tidak lagi bersifat reaktif.
“Yang dimakan warga negara Indonesia harus sehat, aman, dan terjamin,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya swasembada pangan yang kokoh dan berkelanjutan, dimulai dari desa hingga provinsi. Dalam pandangannya, penguatan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada pusat pertumbuhan di Jakarta.
“Indonesia tidak akan terang kalau cuma satu mercusuar di Jakarta. Harus ada lilin-lilin menyala di setiap desa,” katanya, merujuk pada program koperasi desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal.
