Palu (ANTARA) -
Perkumpulan Perhimpunan Alkhairaat menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nusron Wahid, terkait percepatan legalisasi aset.
“Alkhairaat punya aset seperti lahan dan tanah wakaf di daerah-daerah, yang perlu penguatan legalisasi oleh otoritas terkait,” kata Sekjen Pengurus Besar (PB) Alkhairaat Djamaludin Mariadjang dihubungi dari Palu, Kamis.
Dia menjelaskan dalam pertemuan itu disarankan kepada Alkhairaat untuk membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian ATR/BPN. Sehingga, nantinya dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkatan paling bawah.
Bahkan kata dia, terkait sertifikasi aset, Menteri menyarankan Alkhairaat untuk meminta rekomendasi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian Agama RI.
Djamaludin menjelaskan pentingnya legalisasi aset Alkhairaat, untuk mendukung usaha yang dilakukan organisasi dan pada akhirnya digunakan untuk peningkatan Lembaga Pendidikan Alkhairaat.
“Lahan dan aset itu dapat dikelola secara professional, yang mempunyai potensi untuk mendukung usaha ekonomi perhimpunan,” katanya.
Dia optimis jika semua dikelola dengan maksimal, dapat menghidupkan institusi pendidikan Alkhairaat yang ada di tingkatan desa. Dia mengakui proses pendidikan itu dihidupkan dengan metode swadaya masyarakat, namun seiring perkembangan waktu, hal itu tidak lagi potensial untuk mendukung proses Pendidikan.
Dalam pertemuan itu, disampaikan pula keinginan Alkhairaat untuk mengelola aset negara, yang berpotensi dikelola oleh Badan Bank Tanah. Menteri ATR menyarankan Alkhairaat untuk berkoordinasi dengan otoritas terkait.
Dalam pertemuan itu, hadir pula Ketua Umum PB Alkhairaat Mohsen Alaydrus, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Saihun Aljufri dan Ketua Dewan Pakar PP WIA Syarifah Lidya Assagaf.
Baca juga: Menteri Kebudayaan ziarah ke makam pendiri Perguruan Islam Alkhairaat
Baca juga: Quraish Shihab: Semangat toleransi Guru Tua wajib jadi pelajaran
Perkumpulan Perhimpunan Alkhairaat menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nusron Wahid, terkait percepatan legalisasi aset.
“Alkhairaat punya aset seperti lahan dan tanah wakaf di daerah-daerah, yang perlu penguatan legalisasi oleh otoritas terkait,” kata Sekjen Pengurus Besar (PB) Alkhairaat Djamaludin Mariadjang dihubungi dari Palu, Kamis.
Dia menjelaskan dalam pertemuan itu disarankan kepada Alkhairaat untuk membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian ATR/BPN. Sehingga, nantinya dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkatan paling bawah.
Bahkan kata dia, terkait sertifikasi aset, Menteri menyarankan Alkhairaat untuk meminta rekomendasi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian Agama RI.
Djamaludin menjelaskan pentingnya legalisasi aset Alkhairaat, untuk mendukung usaha yang dilakukan organisasi dan pada akhirnya digunakan untuk peningkatan Lembaga Pendidikan Alkhairaat.
“Lahan dan aset itu dapat dikelola secara professional, yang mempunyai potensi untuk mendukung usaha ekonomi perhimpunan,” katanya.
Dia optimis jika semua dikelola dengan maksimal, dapat menghidupkan institusi pendidikan Alkhairaat yang ada di tingkatan desa. Dia mengakui proses pendidikan itu dihidupkan dengan metode swadaya masyarakat, namun seiring perkembangan waktu, hal itu tidak lagi potensial untuk mendukung proses Pendidikan.
Dalam pertemuan itu, disampaikan pula keinginan Alkhairaat untuk mengelola aset negara, yang berpotensi dikelola oleh Badan Bank Tanah. Menteri ATR menyarankan Alkhairaat untuk berkoordinasi dengan otoritas terkait.
Dalam pertemuan itu, hadir pula Ketua Umum PB Alkhairaat Mohsen Alaydrus, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Saihun Aljufri dan Ketua Dewan Pakar PP WIA Syarifah Lidya Assagaf.
Baca juga: Menteri Kebudayaan ziarah ke makam pendiri Perguruan Islam Alkhairaat
Baca juga: Quraish Shihab: Semangat toleransi Guru Tua wajib jadi pelajaran
