Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek pada Selasa (10/2/2026).
Roni mengungkap jika adanya kemahalan harga dalam e-katalog yang semestinya dapat dilakukan kajian ataupun survei oleh Kemendikbudristek.
“Masih bisa terjadi kemahalan harga. Karena itulah maka Kemendikbudristek yang harus melakukan kontrol melalui kajian harga survei pasar dan pembentukan harga lainnya. Persekongkolan dan monopoli akan menyebabkan pelanggaran etika prinsipal pengadaan,” kata Roni dalam sidang di PN Tipikor.
Roni menuturkan LKPP tak dapat mengatur harga pada e-katalog mengingat merupakan kewenangan produsen selaku pemilik barang.
Menurutnya dalam proses penentuan dan penampilan harga di e-katalog telah melalui sejumlah proses.
"LKPP tidak dilibatkan dalam pengaturan harga. Jadi penentuan SRP di pasar adalah kewenangan prinsipal dan selanjutnya mereka menyampaikan kepada kami," ungkapnya.
Roni menjelaskan bahwa dalam proses penentuan dan penampilan harga di e-katalog telah melalui sejumlah proses.
Selanjutnya, Roni menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan atau pembelian berlangsung, pejabat pembuat komitmen (PPK) dari kementerian wajib mengecek SRP yang dicantumkan pada e-katalog.
Ia memaparkan pembelian dalam jumlah yang banyak pihak PPK pun disarankan untuk melakukan negosiasi terlebih harga yang tertera merupakan satuan tertinggi.
"Pada proses pengadaan atau pembelian, maka PPK wajib melakukan pengecekan. Betul tidak sih SRP ini masih sama atau ada yang lebih murah dari pasar,” ujarnya.(raa)
