Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan ada sekitar 54 juta jiwa pada desil 1-5 yang sebelumnya belum menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Sementara itu, lebih dari 15 juta jiwa pada desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima.
Hal ini pun membuat pemerintah melakukan perbaikan dan penataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Sekarang inclusion error turun signifikan. Penerima dari desil 6-10 tinggal sekitar 45 ribu lebih, sementara penerima di desil 1 dan desil 2 meningkat setelah penyesuaian berbasis DTSEN," jelas Gus Ipul dalam m Sarasehan Kesehatan Nasional di DPR RI, Rabu (12/2/2026).
Seperti diketahui, data DTSEN ini menjadi pemicu dari nonaktifnya sejumlah PBI-JK. Data tersebut memang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai intervensi sosial.
"Sejak itu seluruh intervensi sosial harus mengacu pada DTSEN. Data ini memang belum sempurna, tetapi terus diperbaiki melalui verifikasi, validasi, dan ground check," katanya.
Dalam pelaksanaan PBI-JK, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data penerima berdasarkan DTSEN. Data yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan diteruskan kepada BPJS Kesehatan. Adapun pembayaran iuran PBI-JK yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Kementerian Kesehatan.
Saat ini, jumlah peserta PBI-JK yang dibiayai APBN tercatat sebanyak 96,8 juta jiwa, dengan nilai iuran sekitar Rp4 triliun lebih setiap bulan. Jika digabungkan dengan peserta yang dibiayai melalui APBD, total penerima pembiayaan jaminan kesehatan dari anggaran negara mencapai lebih dari 150 juta jiwa atau sekitar 55 persen penduduk Indonesia.
"Artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia pembiayaan jaminan kesehatannya dibantu oleh uang negara, baik melalui APBN maupun APBD," kata Mensos.
(haa/haa)
