- Pemerintah menargetkan penciptaan jutaan pekerjaan hijau, dengan target mencapai 5,3 juta pada 2029 untuk mendukung transformasi ekonomi.
- Tantangan utama saat ini adalah kesenjangan kompetensi talenta yang dibutuhkan industri dengan kurikulum pendidikan yang tersedia.
- Inklusivitas menjadi isu penting, menekankan perlunya akses adil bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dalam sektor tersebut.
Suara.com - Pemerintah Indonesia menargetkan penciptaan jutaan pekerjaan hijau dalam satu dekade ke depan. Dalam Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau, Bappenas menetapkan target 4 juta pekerjaan hijau pada 2025, naik menjadi 5,3 juta pada 2029, atau sekitar 3,14% dari total lapangan kerja nasional.
Dalam proyeksi jangka panjang, transformasi ekonomi hijau diperkirakan mampu menciptakan hingga 15 juta pekerjaan baru pada 2045 serta mendorong pertumbuhan PDB hingga 6% per tahun.
Direktur Ketenagakerjaan Bappenas, Mariska Yasrie, menegaskan bahwa green jobs bukan sekadar jargon.
“Green jobs kini menjadi prioritas nasional. Pemerintah telah menyiapkan ekosistem dan kompetensi tenaga kerja, dengan target terukur melalui peningkatan jumlah tenaga kerja hijau profesional,” katanya.
Namun, di lapangan, kesiapan talenta masih menjadi tantangan utama. Industri mengaku banyak pekerja belum memiliki minat atau kompetensi yang dibutuhkan, terutama di sektor energi terbarukan.
Sheila Ratu Maharani dari Asosiasi Energi Surya Indonesia menuturkan, perusahaan sering harus membangun program internal dan task force untuk upskilling.
“Jumlah tenaga kerja ada, tapi kompetensi masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Koaksi Indonesia menemukan adanya mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Misalnya, sektor penyimpanan energi menuntut kompetensi spesifik yang cepat berkembang, sementara sistem pendidikan belum mampu mengimbangi perubahan teknologi.
“Kalau mismatch ini tidak segera dijawab, kita bisa kehilangan momentum transisi hijau,” tegas Azis Kurniawan, Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia.
Baca Juga: Kementerian PU Terus Tangani Layanan Air Bersih bagi Masyarakat Aceh Tamiang Pascabencana
Akademisi Indra Ardiyanto dari LSPR Communication & Business Institute menyoroti hal serupa. Ia menyebut literasi mahasiswa tentang green jobs masih terbatas dan menekankan perlunya perguruan tinggi memperbarui kurikulum agar sesuai kebutuhan industri.
Selain gap keterampilan, inklusivitas juga menjadi sorotan. Penyandang disabilitas, yang mencakup 8-10% populasi, kurang dari 5% bekerja di sektor formal.
Tolhas Damanik dari PPDI menekankan prinsip no one left behind. “Inklusivitas harus dibangun sejak awal, bukan sekadar formalitas,” katanya.
Koaksi Indonesia menegaskan, green jobs hanya akan menjadi mesin pertumbuhan berkelanjutan jika talenta siap secara kompetensi dan aksesnya adil bagi perempuan, pemuda daerah, dan penyandang disabilitas.
“Transisi hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Tantangannya memastikan talenta Indonesia siap menjadi pelaku utama perubahan ini,” tutup Azis.
