Pasar modal Indonesia tengah menghadapi fase turbulensi yang tidak bisa dipahami semata sebagai koreksi teknikal. Dalam beberapa pekan perdagangan dipenuhi tekanan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), bahkan memaksa otoritas bursa mengaktifkan trading halt, langkah darurat yang hanya ditempuh dalam kondisi volatilitas ekstrem.
Situasi tersebut diperparah oleh arus keluar dana asing yang signifikan. Investor global tercatat melakukan penjualan bersih saham senilai belasan triliun rupiah dalam waktu singkat. Dalam satu sesi, IHSG sempat terperosok lebih dari 10 persen secara intraday, dengan nilai transaksi melonjak tajam namun tidak mencerminkan akumulasi, melainkan kepanikan.
Gejolak ini mencapai titik simbolik ketika Direktur Utama BEI dan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan serentak menyatakan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral. Keputusan tersebut, meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, justru menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi pasar modal Indonesia bersifat struktural, bukan insidental.
Pasca penurunan peringkat BEI oleh Moody's dan penurunan bobot (rebalancing) oleh MSCI, hal ini bukanlah sekadar isu teknis pasar modal. Ini adalah alarm, baik bagi investor global maupun pembuat kebijakan, tentang persepsi risiko, kualitas pasar, dan kredibilitas tata kelola ekonomi nasional. Penurunan indeks yang sedemikian dalam tidak berdiri sendiri.
Ia berkorelasi langsung dengan keputusan MSCI yang menangguhkan sementara proses rebalancing saham Indonesia. Langkah ini merupakan sinyal keras bagi pasar bahwa terdapat persoalan fundamental terkait transparansi kepemilikan saham, konsentrasi pengendalian, serta kualitas tata kelola emiten, terutama yang berafiliasi dengan negara.
Pertanyaan kuncinya bukan hanya apa yang terjadi, melainkan apa dampak lanjutannya (multiplier effect) terhadap ekonomi, stabilitas keuangan, dan prospek jangka menengah pasar modal Indonesia?
Secara empiris, setiap penurunan bobot Indonesia dalam indeks MSCI sebesar 10 basis poin berpotensi memicu outflow pasif USD 400-600 juta, mengingat total dana kelolaan (asset under management) produk berbasis MSCI Emerging Markets berada di kisaran USD 1,3-1,5 triliun.
Dalam konteks ini, rebalancing negatif terhadap saham-saham Indonesia bukan sekadar sentimen, melainkan transmisi mekanis yang langsung menekan: net foreign buy/sell harian, likuiditas transaksi (nilai perdagangan harian BEI), serta kedalaman pasar pada saham berkapitalisasi besar.
Efek lanjutannya bersifat multiplikatif: penurunan likuiditas yang memicu naiknya volatilitas naik, pada gilirannya risk aversion investor domestik meningkat.
Pasca tekanan akibat penurunan peringkat, nilai transaksi harian BEI cenderung turun dari kisaran Rp12-14 triliun menuju Rp8-10 triliun, sementara indeks volatilitas IHSG (proxy volatilitas implisit) meningkat 20 persen-30 persen dibanding rata-rata historis.
Dari sisi valuasi, forward price earning ratio (PER) IHSG terkompresi dari kisaran 14-15 kali menuju 12 kali-13 kali, price to book value (PBV) sektor perbankan besar turun mendekati atau bahkan di bawah 1,5 kali, level yang mencerminkan risk discount, bukan sekadar koreksi siklikal. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pasar tidak hanya repricing earnings, akan tetapi juga menaikkan risk premium struktural terhadap pasar Indonesia.
Dengan menggunakan pendekatan capital asset pricing model (CAPM) yang disesuaikan dengan tingkat risiko negara, kenaikan equity risk premium Indonesia sebesar 50-75 basis poin pasca-downgrade berimplikasi langsung pada naiknya cost of equity korporasi ke kisaran 13 persen-15 persen, penurunan kelayakan proyek investasi berbasis pasar modal, serta penundaan IPO dan rights issue.
Sebagai ilustrasi, kenaikan cost of equity 1 persen berpotensi menurunkan net present value (NPV) proyek jangka panjang hingga 8 persen-12 persen, membuat banyak rencana korporasi untuk melakukan ekspansi bisnis menjadi sangat tidak ekonomis.
Transmisi ke Ekonomi Riil, Dari Bursa ke PDBHubungan pasar modal dan ekonomi riil dapat dilacak melalui rekapitulasi arus investasi. Data historis menunjukkan bahwa: perlambatan pertumbuhan kapitalisasi pasar sebesar 10 persen berpotensi menekan pertumbuhan investasi tetap bruto (PMTB) sebesar 0,3-0,5 poin persentase dalam 3-4 kuartal berikutnya.
Jika tekanan pasar modal berlangsung lebih dari satu tahun, maka target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menjadi semakin sulit dicapai tanpa adanya injeksi stimulus fiskal tambahan, yang realitasnya justru terbatas oleh sempitnya ruang fiskal.
Sejumlah tekanan eksternal ini diperparah pula oleh kondisi global. Sebagai misal, di AS dengan yield US Treasury bertahan di kisaran 4,2 persen-4,6 persen, selisih imbal hasil (yield spread) aset Indonesia berisiko menyempit. Akibatnya, daya tarik relatif saham emerging markets melemah, investor global menuntut risk-adjusted return yang lebih tinggi.
Dalam kondisi ini, bahkan fundamental domestik yang stabil tidak otomatis diterjemahkan menjadi inflow modal, sebuah realitas kuantitatif yang sering diabaikan dalam narasi optimisme makro.
Kenaikan cost of equity akibat membengkaknya risk premium bukan sekadar isu teknis valuasi, melainkan persoalan fundamental bagi keberlanjutan pasar modal. Aswath Damodaran, pakar valuasi global, menegaskan bahwa equity risk premium adalah "harga kepercayaan" yang harus dibayar sebuah negara di mata investor.
Ketika risiko tata kelola dan ketidakpastian kebijakan meningkat, pasar akan merespons bukan dengan retorika, melainkan dengan menaikkan tingkat pengembalian yang diminta. Konsekuensinya, hanya proyek dengan margin keuntungan sangat tinggi yang layak dibiayai pasar, sementara investasi produktif jangka panjang justru tersisih (Aswath Damodaran, 2012).
Pandangan ini sejalan dengan kritik Joseph Stiglitz dalam karyanya "The Price of Inequaliy", yang menilai bahwa pasar keuangan sangat sensitif terhadap institutional credibility. Menurut Stiglitz, biaya modal yang tinggi akibat lemahnya tata kelola akan mendorong perilaku ekonomi yang tidak efisien, seperti perusahaan menunda ekspansi bisnis, dan lebih memilih pembiayaan jangka pendek, atau bergantung pada relasi non-pasar.
Dalam konteks Indonesia, kondisi ini berisiko mengerdilkan peran pasar modal sebagai mesin alokasi modal jangka panjang dan mengembalikannya menjadi arena spekulasi jangka pendek.
Dari perspektif praktisi, banyak analis pasar modal menekankan bahwa kenaikan cost of equity yang persisten akan menciptakan self-reinforcing loop. Semakin mahal biaya modal, semakin sedikit emiten berkualitas yang tertarik melantai di bursa.
Akibatnya, kedalaman pasar tidak berkembang, likuiditas terkonsentrasi pada saham tertentu, dan indeks menjadi rapuh terhadap guncangan. Dalam jangka menengah, bursa kehilangan fungsinya sebagai price discovery mechanism yang efisien.
Implikasinya terhadap masa depan pasar modal Indonesia sangat strategis. Jika risk premium tidak diturunkan melalui reformasi tata kelola, transparansi kepemilikan, dan kepastian regulasi, maka pertumbuhan pasar modal akan bersifat semu, naik saat likuiditas global longgar, tertekan ketika sentimen global memburuk.
Begitu pula sebaliknya, jika otoritas mampu menurunkan institutional risk secara konsisten, cost of equity akan turun secara alami tanpa stimulus artifisial. Pada titik ini, pasar modal dapat kembali memainkan peran intinya, yakni membiayai pertumbuhan ekonomi riil, mendorong inovasi korporasi, dan menjadi jangkar stabilitas sistem keuangan nasional.
Bagi investor, fase ini menuntut kedewasaan dan disiplin tinggi. Volatilitas tinggi seharusnya menjadi momentum melakukan evaluasi strategi, bukan pemicu kepanikan.
Diversifikasi portofolio, penyesuaian toleransi risiko, dan fokus pada emiten berfundamental kuat menjadi kunci bertahan. Namun, tanggung jawab menjaga stabilitas tidak bisa dibebankan kepada investor semata. Pasar membutuhkan denyut kebijakan yang konsisten, komunikasi yang jujur, transparan, dan reformasi yang dapat diverifikasi.
Sukarijanto. Pemerhati Kebijakan Publlik dan Peneliti di Institute of Global Research for Economics, Enterpreneurship, & Leadership.
(rdp/imk)
