Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD dengan optimisme. Target pendapatan diproyeksikan meningkat, belanja diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, dan program prioritas disusun dengan asumsi stabilitas. Namun satu pertanyaan mendasar sering luput: seberapa siap APBD menghadapi risiko?
Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpastian bukan lagi pengecualian, melainkan keniscayaan. Perlambatan ekonomi global, perubahan kebijakan fiskal nasional, fluktuasi harga komoditas, hingga meningkatnya frekuensi bencana alam menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Di tingkat pusat, risiko-risiko tersebut telah lama diantisipasi melalui penyusunan Fiscal Risk Statement dalam dokumen APBN. Namun di tingkat daerah, praktik serupa belum menjadi arus utama.
Padahal kompleksitas fiskal daerah semakin meningkat.
Struktur Ekonomi dan Kerentanan FiskalAmbil contoh Sumatera Barat. Pada 2025, pertumbuhan ekonominya tercatat 3,37 persen (c-to-c), melambat dibandingkan 4,37 persen pada tahun sebelumnya. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi sektor pertanian (sekitar 22 persen) dan perdagangan (sekitar 16 persen), sementara kontribusi industri pengolahan berada di kisaran 8–9 persen.
Struktur ini menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi relatif terbatas dan cukup sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas. Di sisi pengeluaran, pembentukan modal tetap bruto (PMTB)—indikator investasi—sempat mengalami kontraksi. Artinya, ekspansi sektor produktif belum sepenuhnya kuat.
Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan berada pada kisaran 5,31 persen, namun kemiskinan perdesaan mencapai lebih dari 7 persen. Tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,5 persen, dan lebih dari 60 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal. Data ini menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan masih perlu diperkuat.
Di luar indikator ekonomi, Sumatera Barat termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Gempa bumi, banjir, dan longsor bukanlah peristiwa yang asing. Setiap kejadian besar berpotensi meningkatkan belanja tak terduga dan mengganggu postur APBD.
Struktur pendapatan daerah pun masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam situasi perlambatan ekonomi nasional atau penyesuaian kebijakan fiskal, transfer ke daerah berpotensi terpengaruh.
Ketika ketergantungan fiskal, kerentanan bencana, dan struktur ekonomi yang sensitif bertemu dalam satu ruang anggaran, risiko fiskal bukan lagi sekadar konsep teoritis.
Dari Reaktif ke AntisipatifDalam praktiknya, sebagian besar APBD daerah masih disusun berbasis asumsi kondisi normal. Risiko jarang dikuantifikasi secara sistematis. Ketika shock terjadi—baik penurunan pendapatan maupun lonjakan belanja—respons yang diambil umumnya berupa refocusing, pemotongan belanja, atau penundaan proyek.
Pendekatan ini bersifat reaktif.
Sebagai analis fiskal, saya melihat bahwa tantangan ke depan bukan hanya menjaga keseimbangan anggaran tahunan, tetapi memastikan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Tanpa perencanaan risiko yang terstruktur, belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sering kali menjadi variabel penyesuaian pertama ketika tekanan fiskal muncul.
Di sinilah urgensi penyusunan Provincial Fiscal Risk Framework (PFRF) menjadi relevan.
Apa Itu Provincial Fiscal Risk Framework?Provincial Fiscal Risk Framework adalah kerangka sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kondisi fiskal daerah. Kerangka ini setidaknya mencakup tiga tahapan.
Pertama, identifikasi risiko fiskal. Risiko tersebut dapat berasal dari sisi pendapatan (misalnya penurunan PAD atau transfer), sisi belanja (misalnya lonjakan belanja akibat bencana), maupun kewajiban kontinjensi (misalnya dukungan terhadap BUMD atau proyek kerja sama).
Kedua, pengukuran dampak melalui simulasi atau stress test fiskal. Misalnya, bagaimana dampak terhadap defisit jika transfer turun 5 persen? Berapa tambahan belanja yang diperlukan jika terjadi bencana besar? Seberapa sensitif APBD terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi?
Ketiga, penyusunan strategi mitigasi. Strategi ini dapat berupa pembentukan dana cadangan, peningkatan fleksibilitas belanja, diversifikasi sumber PAD, atau pembatasan kewajiban kontinjensi.
Di tingkat nasional, pendekatan ini telah menjadi praktik standar dalam pengelolaan APBN. Daerah pada prinsipnya dapat mengadopsi pendekatan serupa dalam skala yang disesuaikan.
Ilustrasi Risiko FiskalBayangkan sebuah skenario sederhana: transfer ke daerah turun 5 persen dalam satu tahun anggaran. Jika struktur pendapatan daerah sangat bergantung pada transfer, maka ruang fiskal otomatis menyempit. Dalam kondisi yang sama, terjadi bencana alam yang memerlukan tambahan belanja rehabilitasi infrastruktur.
Tanpa perencanaan risiko, pemerintah daerah kemungkinan harus memangkas belanja modal atau menunda program prioritas. Dampaknya bukan hanya pada angka defisit, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan.
Sebaliknya, dengan kerangka risiko fiskal, pemerintah daerah telah memiliki simulasi dampak dan strategi respons sejak awal. Dana cadangan dapat dimanfaatkan, belanja non-prioritas dapat direalokasi secara terencana, dan stabilitas program utama tetap terjaga.
Manfaat Tata Kelola yang Lebih BaikPenerapan Provincial Fiscal Risk Framework memberikan sejumlah manfaat strategis.
Pertama, meningkatkan kredibilitas fiskal daerah. Investor dan pelaku usaha cenderung menilai positif daerah yang memiliki tata kelola risiko yang jelas.
Kedua, memperkuat disiplin fiskal. Pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menambah kewajiban jangka panjang atau proyek yang berpotensi membebani anggaran di masa depan.
Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Publik dapat memahami potensi risiko yang dihadapi dan bagaimana pemerintah mengelolanya.
Keempat, menjaga kesinambungan pembangunan. Shock tahunan tidak lagi serta-merta mengganggu program prioritas.
Yang penting, penyusunan kerangka risiko fiskal tidak harus berarti pembentukan struktur birokrasi baru. Ia dapat dimulai secara bertahap melalui penyusunan risk register tahunan, integrasi analisis risiko dalam RKPD dan KUA-PPAS, serta pelaporan risiko sebagai lampiran dokumen anggaran.
Momentum Reformasi Fiskal DaerahIndonesia sedang berada pada fase penguatan tata kelola fiskal daerah. Fokus pada kualitas belanja dan peningkatan PAD terus didorong. Dalam konteks tersebut, manajemen risiko fiskal merupakan kelanjutan logis dari reformasi yang ada.
Sumatera Barat—dengan karakteristik risiko ekonomi dan bencana yang dimilikinya—memiliki peluang untuk menjadi percontohan dalam penerapan Provincial Fiscal Risk Framework. Jika berhasil, praktik ini dapat direplikasi di provinsi lain.
Pada akhirnya, perencanaan anggaran bukan hanya soal optimisme pertumbuhan, tetapi juga soal kesiapan menghadapi ketidakpastian. APBD yang sehat bukanlah APBD yang hanya seimbang secara administratif, melainkan APBD yang tangguh menghadapi risiko.
Sebagai bagian dari ekosistem fiskal nasional, daerah perlu bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan antisipatif. Dalam era yang penuh ketidakpastian, memiliki peta risiko fiskal bukanlah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar.
