Pernah Beri Amnesti-Abolisi, Prabowo: Hukum Tak Boleh Jadi Alat Ngerjain Lawan Politik

kompas.com
6 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penegakan hukum tidak boleh menjadi alat politik, khususnya lawan politik.

Prabowo menegaskan jangan sampai ada kekeliruan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice.

"Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan ya," kata Prabowo di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Kepala Negara meminta semua elemen bangsa harus patuh dengan hukum.

"Saudara-saudara, jadi kita bertekad ya, saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik," tegas Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Kalau Enggak Ada Demokrasi, Gue Enggak Jadi Presiden

Prabowo pun mencontohkan pemberian pengampunan hukum berupa abolisi dan amnesti.

"Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, ia meminta pengadilan harus bisa memberikan putusan yang adil serta tanpa ada sedikit keraguan.

"Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu," imbuh Prabowo.

Sebagai pemegang mandat dari rakyat, Prabowo ingin ada kepastian hukum di Indonesia.

"Saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita," ucapnya.

Baca juga: Prabowo: Selama 10 Tahun, Banyak Dana Desa Tak Sampai ke Rakyat

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Menurutnya, rakyat Indonesia harus merasa hidup di mana pemerintahnya bersih dan adil. Hal ini menjadi syarat dari keberhasilan suatu negara.

"Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil dan birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan kita akan mengadakan regenerasi," lanjut dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Vingroup dan Vinhomes Masuk Daftar TIME Asia-Pacific’s Best Companies 2026
• 13 jam lalukumparan.com
thumb
IHSG Sesi I Turun 0,57%, Saham Perbankan Jumbo BBCA, BBRI, BMRI, BBNI Lesu
• 10 jam lalukatadata.co.id
thumb
Wapres Gibran Tinjau Pasar Badung, Pastikan Harga Stabil dan Dorong Digitalisasi Pasar Tradisional
• 2 jam lalutvrinews.com
thumb
Viral! Bayi di TTS Dicekoki Miras oleh Ayahnya, Pelaku Ditangkap Polisi
• 2 jam lalurctiplus.com
thumb
KAI Daop 6 Yogyakarta Catat 147.501 Tiket Lebaran 2026 Terpesan, Tanggal 24 Maret Jadi Favorit
• 14 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.