Liputan6.com, Jakarta - Menteri ATR dan BPN atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset milik pemerintah daerah (Pemda) yang bermasalah karena belum bersertifikat, bahkan mengalami sengketa dan dobel klaim kepemilikan.
Hal itu disampaikan Nusron saat menyerahkan 3.922 sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyebut masih banyak daerah lain yang tata kelola asetnya belum setertib DKI.
Advertisement
"Sebagian besar diduduki masyarakat, dan sebagian juga ada yang dobel klaim," ujar Nusron di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Menurut dia, persoalan dobel klaim kerap terjadi karena belum adanya kepastian hukum atas aset tersebut. Klaim atas aset tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga TNI/Polri.
"Pada satu sisi ada yang klaim itu milik pemerintah daerah, ada yang klaim milik BUMN, ada klaim milik pemerintah pusat, juga ada yang klaim milik TNI/Polri," ucap Nusron.
Dia menjelaskan, kondisi tersebut membuat aset daerah rawan menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan karena status hukumnya belum jelas. Sebagai perbandingan, Nusron menyebut 3.922 sertifikat yang diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta telah berstatus clean and clear.
"Nah, ini sertifikat yang 3.922 ini clean and clear miliknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata dia.
