Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Rusia akhirnya mengeksekusi kebijakan kontroversial dengan memblokir penuh akses ke WhatsApp, aplikasi pesan instan milik Meta. Keputusan ini diumumkan pada Kamis, 12 Februari 2026, dan langsung berdampak pada sekitar 100 juta pengguna aktif di negara tersebut. Bagi banyak warga, WhatsApp selama ini bukan sekadar aplikasi komunikasi, melainkan sarana vital untuk bisnis, pendidikan, hingga hubungan keluarga lintas negara.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena WhatsApp dianggap tidak mematuhi regulasi domestik, khususnya kewajiban penyimpanan data pengguna di server lokal Rusia. “WhatsApp tidak tunduk pada hukum nasional. Karena itu, pemblokiran diberlakukan. Sebagai gantinya, warga dapat menggunakan Max, aplikasi pesan buatan dalam negeri yang kami posisikan sebagai messenger nasional,” ujar Peskov.
Max bukan sekadar aplikasi pesan biasa. Sejak 2025, aplikasi ini diwajibkan terpasang di semua perangkat baru yang dijual di Rusia. Pemerintah juga mewajibkan pegawai negeri, guru, dan siswa untuk menggunakannya. Dengan fitur yang diklaim mirip “super-app” seperti WeChat di Tiongkok, Max diharapkan menjadi pusat komunikasi, pembayaran, hingga layanan publik.
Namun, laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa Max tidak memiliki sistem enkripsi end-to-end seperti WhatsApp. Artinya, pesan yang dikirim dan diterima dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk pemerintah. Aktivis hak digital menilai hal ini membuka peluang pengawasan lebih luas terhadap percakapan warga, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi.
Meta, perusahaan induk WhatsApp, menilai kebijakan Rusia sebagai bentuk pemaksaan. Dalam pernyataan resmi di platform X, WhatsApp menyebut bahwa pemblokiran ini adalah upaya isolasi digital yang merugikan jutaan pengguna.
“Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya sebagai upaya mendorong warganya beralih ke aplikasi pengawasan buatan dalam negeri,” tulis WhatsApp .
WhatsApp juga menegaskan komitmennya terhadap privasi pengguna dengan mempertahankan enkripsi end-to-end. Sistem ini memastikan hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca pesan, bahkan pihak WhatsApp sendiri tidak memiliki akses. Hal ini berbeda dengan Max, yang dinilai rawan intervensi.
Pemblokiran WhatsApp bukanlah kasus tunggal. Sejak konflik dengan Ukraina meningkat, Rusia memperketat kontrol terhadap ekosistem digital. Meta bahkan telah ditetapkan sebagai “organisasi ekstremis” oleh otoritas Rusia, sehingga akses ke Facebook dan Instagram juga dibatasi. Telegram pun sempat menjadi target pembatasan, meski popularitasnya membuat pemerintah kesulitan menutup akses sepenuhnya.
Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari strategi “kedaulatan digital” Kremlin. Tujuannya adalah memindahkan lalu lintas data dan komunikasi publik ke infrastruktur domestik yang lebih mudah diawasi negara. Dengan begitu, pemerintah memiliki kendali penuh atas arus informasi di dalam negeri, sekaligus membatasi pengaruh perusahaan teknologi Barat.
Bagi masyarakat Rusia, pemblokiran WhatsApp bukan sekadar isu teknologi. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini mengandalkan WhatsApp untuk bertransaksi dengan pelanggan. Pemutusan akses berarti mereka harus beradaptasi dengan platform baru yang belum tentu memiliki ekosistem bisnis sekuat WhatsApp.
Selain itu, jutaan keluarga yang memiliki kerabat di luar negeri kini kehilangan jalur komunikasi utama. Meski VPN menjadi solusi alternatif, penggunaannya berisiko karena pemerintah Rusia aktif menindak penggunaan layanan yang dianggap ilegal. Kondisi ini menimbulkan dilema: tetap menggunakan WhatsApp dengan risiko hukum, atau beralih ke Max dengan risiko privasi.
Langkah Rusia memblokir WhatsApp mendapat sorotan internasional. Banyak pihak membandingkan kebijakan ini dengan strategi Iran yang pernah memblokir Telegram demi mendorong penggunaan aplikasi lokal. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa warga tetap mencari cara untuk mengakses aplikasi global karena dianggap lebih aman dan terpercaya.
Di sisi lain, kebijakan Rusia juga mencerminkan tren global di mana negara-negara otoriter berusaha membatasi pengaruh perusahaan teknologi asing. Dengan alasan keamanan nasional, pemerintah berupaya mengendalikan ruang digital agar sesuai dengan kepentingan politik domestik.
Pemblokiran WhatsApp menjadi simbol tarik-menarik antara dua kepentingan besar: privasi warga versus kontrol negara. Di satu sisi, pemerintah Rusia menekankan pentingnya kedaulatan digital dan keamanan nasional. Di sisi lain, jutaan pengguna menilai kebijakan ini sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan komunikasi privat.
Keputusan ini menegaskan bahwa di era digital, teknologi bukan hanya soal inovasi, melainkan juga arena perebutan kekuasaan. Bagi warga Rusia, pilihan antara WhatsApp dan Max bukan sekadar aplikasi, melainkan refleksi dari pertarungan ideologi: kebebasan versus pengawasan.
Dengan pemblokiran WhatsApp, Rusia semakin mempertegas arah kebijakan digitalnya: membangun ekosistem komunikasi domestik yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan privasi, kebebasan berekspresi, dan hubungan warga dengan dunia luar.
Bagi 100 juta pengguna di Rusia, keputusan ini adalah titik balik yang akan menentukan bagaimana mereka berkomunikasi, berbisnis, dan berinteraksi di era digital yang semakin penuh ketegangan geopolitik.
