Pasca Penembakan Smart Air, Komnas HAM Desak Perlindungan Warga Sipil Papua

eranasional.com
3 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Insiden penembakan terhadap pesawat perintis Smart Air di Bandara Korowai Batu, Distrik Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Rabu, 11 Februari 2026, menimbulkan duka mendalam sekaligus ketakutan baru bagi masyarakat. Pesawat dengan tipe A/C C208B Ex yang dikemudikan Kapten Egon Erawan dan Kopilot Kapten Baskoro membawa 13 penumpang dari Tanah Merah menuju Korowai Batu. Namun, saat mendarat sekitar pukul 11.00 WIT, pesawat diserang dengan tembakan dari arah hutan sekitar bandara.

Akibat serangan tersebut, kedua awak pesawat tewas di tempat, sementara 13 penumpang, termasuk seorang bayi, berhasil selamat. Peristiwa ini langsung memicu kepanikan di kalangan warga, terutama guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman. Mereka memilih mengungsi karena khawatir akan adanya eskalasi lanjutan.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa insiden ini berdampak serius terhadap akses layanan dasar masyarakat. “Kondisi ini mengganggu akses layanan kesehatan dan pendidikan. Situasi pasca peristiwa ini rawan terhadap pelanggaran HAM,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Anis, lumpuhnya pelayanan publik di Boven Digoel berpotensi melanggar hak dasar warga, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Ia juga menyoroti adanya penyisiran oleh kelompok bersenjata terhadap masyarakat non-OAP (orang asli Papua), yang semakin memperburuk kondisi.

Satgas Damai Cartenz bersama aparat TNI AU dan TNI AD segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menyebut bahwa pelaku penembakan diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo. Kelompok ini dikenal dengan nama Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah.

KKB Yahukimo sebelumnya juga diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, termasuk penembakan pesawat komersial di Yahukimo pada 14 Januari 2026 yang menggagalkan kunjungan Wakil Presiden, serta pembunuhan seorang pekerja bangunan bernama Daniel Datti pada 2 Februari 2026. Rangkaian aksi ini menunjukkan pola serangan yang konsisten terhadap simbol-simbol negara maupun warga sipil.

Komnas HAM mengecam keras tindakan penembakan tersebut. “Segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun damai, adalah pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” tegas Anis.

Ia menekankan bahwa hak hidup dan rasa aman adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Komnas HAM mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk kompensasi, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, serta jaminan keamanan bagi petugas pelayanan publik. Selain itu, Komnas HAM meminta KKB menahan diri dan mengutamakan penyelesaian masalah secara damai.

“Penggunaan cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” tambahnya.

Pasca penembakan, sejumlah guru dan tenaga kesehatan di Boven Digoel memilih meninggalkan lokasi tugas mereka. Ketakutan akan serangan lanjutan membuat mereka merasa tidak aman untuk melanjutkan pelayanan. Akibatnya, akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman Papua Selatan semakin terhambat.

Bagi masyarakat pedalaman, pesawat perintis seperti Smart Air adalah satu-satunya jalur transportasi vital untuk mengakses layanan dasar. Dengan adanya serangan ini, rasa aman warga semakin tergerus. Anak-anak kehilangan guru, pasien kehilangan tenaga medis, dan masyarakat kehilangan jalur komunikasi dengan dunia luar.

Tragedi penembakan Smart Air di Boven Digoel menjadi peringatan keras bahwa konflik bersenjata di Papua tidak hanya soal politik dan keamanan, tetapi juga soal kemanusiaan. Guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil adalah pihak yang paling rentan.

Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas utama. Pemerintah diminta segera melakukan investigasi profesional, transparan, dan tuntas, serta memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang.

Bagi masyarakat Papua Selatan, insiden ini bukan sekadar tragedi penerbangan, melainkan simbol rapuhnya rasa aman di tanah yang kaya sumber daya namun terus dilanda konflik berkepanjangan.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Prabowo: Dulu TNI Dituduh Pelanggar HAM, Sekarang Polisi Jadi Sasaran Bulan-bulanan, yang Tabah
• 10 jam laluliputan6.com
thumb
Menghubungkan Perjalanan dan Kesehatan: Wellness Tourism Jepang, Program Baru Hasil Kolaborasi dengan Permata Bank dan ReM CLINIC Ginza
• 2 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Reaksi Amanda Manopo Soal Aksi Indra Frimawan yang Meludahi Fajar Sadboy
• 11 jam laluparagram.id
thumb
Ada Truk 'Lumpuh', Arus Lalu Lintas di Brigjend Katamso Jakarta Barat Semrawut Pagi Ini
• 14 jam lalusuara.com
thumb
Kata Said Didu soal Pembahasan Reformasi Polri dengan Presiden Prabowo di Kertanegara Januari Lalu
• 5 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.