JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji menegaskan bahwa fungsi kontrol partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, justru lebih kuat dibandingkan oposisi.
Pasalnya, Golkar sebagai koalisi pemerintah terlibat sejak awal dalam proses perencanaan kebijakan, sehingga bisa langsung menyampaikan masukan dan saran ketika ada hal-hal yang dirasa kurang tepat.
“Kontrol kita sebenarnya melebihi oposisi. Kontrol yang kita miliki sebagai mitra koalisi sesungguhnya lebih awal dan lebih substantif, karena kita terlibat sejak tahap perencanaan dan pembahasan. Kita dapat mengingatkan sejak awal mana program yang bermanfaat bagi rakyat, dan mana yang perlu disempurnakan atau dihindari,” ujar Sarmuji di Gedung DPR RI, Jumat (13/2/2026).
Menurut dia, Golkar memiliki tanggung jawab politik untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Baca juga: Golkar Buka Peluang Koalisi Permanen Lampaui 2029
“Sebagai mitra koalisi, menjaga kehormatan dan kewibawaan kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab politik bersama,” kata dia.
Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa fatsun yang telah disusun dan wajib diikuti para anggota Fraksi Golkar, tidak berarti menghilangkan ruang kritik.
Menurut dia, dalam menyampaikan pendapat terdapat spektrum yang luas, mulai dari pujian berlebihan hingga hujatan. Namun, Fraksi Golkar mendorong posisi yang konstruktif.
“Fraksi Partai Golkar mendorong posisi yang sehat dan konstruktif, yaitu mengapresiasi dengan kritis dan mengkritisi secara objektif, bukan dengan serangan atau hujatan yang merusak kehormatan institusi dan kualitas demokrasi. Kritik harus diarahkan agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengurangi kekurangan jika ada,” ucap dia.
Sarmuji menambahkan, kritik yang disampaikan kader Golkar juga harus berbasis argumen, data, serta konsepsi pembanding yang jelas.
Baca juga: Legislator dan Menteri dari Golkar Diminta Tak Saling Serang: Bicarakan Sebelum Rapat
Dengan demikian, setiap masukan yang disampaikan bisa lebih substantif.
“Kritik yang konstruktif diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama disampaikan dengan argumen, data, dan konsepsi banding yang jelas,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sarmuji meminta seluruh anggota Fraksi Golkar DPR RI untuk tidak menyerang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun kebijakan pemerintah.
“Sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, seluruh kebijakan fraksi Partai Golkar harus mendukung astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujar Sarmuji saat memberikan sambutan dalam puncak perayaan HUT Fraksi Golkar DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
“Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” sambungnya.
Baca juga: Golkar Minta Kader Tak Serang Prabowo, Gibran, dan Kebijakan Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Sarmuji juga mendorong koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menjadi permanen.
