Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya terlibat dalam pembahasan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
“Dilibatkan yang waktu itu, ya. Tapi, selalu ada perkembangan-perkembangan, saya enggak tahu sudah final atau belum. Nanti pasti saya dikasih tahu," kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).
Ketika ditanya apakah ia setuju jika utang Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan persyaratan yang diminta kreditor dari Cina.
“Kita lihat kondisinya dari Cina, seperti apa persyaratan dari Cina. Kalau saya yang bayar, saya akan (berangkat) ke Cina. Tapi saya belum tahu, saya akan double cek lagi,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan mengatakan pembahasan mengenai skema pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh telah memasuki tahap finalisasi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan sinyal pembayaran utang Whoosh akan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prasetyo Hadi mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini sedang bernegosiasi dengan mitra Cina terkait teknis pembayaran utang proyek kereta cepat.
“Laporan terakhir rapat di Danantara, masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” kata Prasetyo seusai Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2).
Proyek kereta cepat Whoosh dibangun dengan total nilai investasi sekitar US$ 7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$ 1,21 miliar dari rencana awal.
Sekitar 75% pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan setoran modal para pemegang saham konsorsium. Masalah pembiayaan utang Whoosh kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas kelanjutan proyek tersebut. Hal ini termasuk kewajiban pembayaran cicilan utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
