Amerika Serikat (AS) melonggarkan sanksi di sektor energi Venezuela dengan mengeluarkan dua lisensi umum yang mengizinkan perusahaan energi global dapat mengoperasikan proyek minyak dan gas di sana, serta bagi perusahaan lain untuk menegosiasikan kontrak untuk membawa masuk investasi baru.
Dikutip dari Reuters, Sabtu (14/2), ini merupakan langkah yang paling signifikan sejak pasukan AS menangkap dan menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro bulan lalu.
Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan (OFAC) mengeluarkan lisensi umum yang mengizinkan Chevron CVX.N, BP BP.L, Eni ENI.MI, Shell SHEL.L, dan Repsol REP.MC mengoperasikan operasi minyak dan gas di Venezuela. Perusahaan-perusahaan itu masih memiliki kantor dan saham dalam proyek-proyek di Venezuela, dan merupakan salah satu mitra utama perusahaan milik negara PDVSA.
Lewat lisensi itu, operasi perusahaan minyak besar mengharuskan membayar royalti dan pajak Venezuela lewat Dana Deposito Pemerintah Asing yang dikelola AS. Lisensi lainnya mengizinkan perusahaan di seluruh dunia membuat kontrak dengan PDVSA untuk investasi baru di migas Venezuela. Kontrak tersebut bergantung pada izin terpisah dari OFAC).
Namun, perusahaan tersebut tidak diizinkan melakukan transaksi dengan perusahaan Rusia, Iran, China, atau entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh usaha patungan (joint venture) dengan orang-orang di negara tersebut.
"Lisensi itu mengundang perusahaan Amerika dan perusahaan lain yang selaras untuk memainkan peran konstruktif dalam mendukung pemulihan ekonomi dan investasi yang bertanggung jawab. Otoritasasi tambahan dapat dikeluarkan jika dibutuhkan," kata Kementerian Luar Negeri AS dalam rilisnya.
Juru bicara Chevron, satu-satunya perusahaan AS yang beroperasi di Venezuela, menyatakan perusahaan menyambut baik lisensi baru itu.
"Lisensi umum yang baru, ditambah dengan perubahan tertentu dalam UU Hidrokarbon Venezuela, merupakan langkah yang penting yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut sumber daya Venezuela bagi rakyatnya dan untuk memajukan keamanan energi regional," kata juru bicara Chevron.
Sementara Eni mengatakan pihaknya sedang menilai peluang di Venezuela yang dibuka oleh otoritas.
Bagaimana Dampaknya terhadap Reformasi UU Migas di Venezuela?Lisensi tersebut dilakukan pasca reformasi UU Migas Venezuela yang disetujui bulan lalu. Lewat reformasi tersebut, produsen migas asing mendapatkan otonomi untuk mengoperasikan, mengekspor, dan memperoleh hasil penjualan tunai lewat perusahaan patungan dengan PDVSA atau lewat model kontrak bagi hasil produksi yang baru.
AS memberlakukan sanksi terhadap Venezuela sejak 2019. Sanksi itu diberlakukan di masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump pada 2019 lalu.
Trump berupaya menarik investasi senilai USD 100 miliar dari perusahaan energi di sektor migas Venezuela. Menteri Energi AS Chris Wright pada Kamis (12/2) lalu mengatakan penjualan minyak Venezuela sejak Maduro ditangkap telah mencapai USD 1 miliar dan dapat mencapai USD 5 miliar dalam beberapa bulan ke depan.
Wright mengatakan AS akan mengendalikan hasil penjualan hingga Venezuela membentuk pemerintah perwakilan.
Hasil Penjualan Migas Venezuela Disalurkan Lewat Dana di Qatar?AS mengalihkan hasil penjualan minyak melalui dana di Qatar sebelum dikirim ke pemerintah interim Venezuela. Langkah ini menuai sejumlah kekhawatiran.
Perwakilan AS yang juga pejabat Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, Gregory Meeks, menulis surat untuk Menlu AS Marco Rubio mempertanyakan dasar hukum pengaturan tersebut. Ia memperingatkan aturan itu dapat memicu korupsi, menghindari pertanggungjawaban, dan melindungi aset dari kreditor sah yang mencari jalan hukum terhadap sisa-sisa rezim Maduro. Hingga saat ini, Kemlu AS tidak mengomentari hal ini.
Kementerian Keuangan sejak bulan lalu telah mengeluarkan beberapa lisensi umum untuk memfasilitasi ekspor, penyimpanan, impor, dan penjualan minyak dari Venezuela. Kementerian Keuangan juga mengizinkan penyediaan barang, teknologi, software atau layanan AS untuk eksplorasi, pengembangan atau produksi migas di Venezuela.
