FAJAR, JAKARTA — Angkutan Jalan Perintis dinilai masih menjadi instrumen penting negara dalam menjamin mobilitas dasar masyarakat di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP).
Namun, keberlanjutan layanan ini membutuhkan kebijakan yang terintegrasi agar kualitas pelayanan, keselamatan pengguna, serta kesinambungan operasional jangka panjang dapat terjaga.
Berdasarkan data Perum Damri per Desember 2025, layanan angkutan perintis telah berjalan sejak 2001 dan menjangkau 36 provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada 2025, Damri melayani 298 trayek dengan 350 unit bus yang beroperasi, namun tingkat keterisian penumpang masih berada di angka 25,92 persen.
Dari sisi usia armada, mayoritas bus telah berusia di atas tujuh tahun, dengan dominasi bus medium sebesar 78 persen dan bus mikro 22 persen.
Sebaran trayek angkutan perintis terbesar berada di kawasan timur Indonesia. Provinsi Papua mencatat 47 trayek, diikuti Nusa Tenggara Timur 30 trayek, Papua Barat 23 trayek, Maluku Utara 15 trayek, dan Jawa Timur 14 trayek.
Selain angkutan penumpang, layanan angkutan barang perintis juga telah beroperasi di enam provinsi untuk menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan permukiman masyarakat.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa angkutan jalan perintis tidak dapat dilihat semata dari sisi komersial.
“Angkutan jalan perintis adalah instrumen kehadiran negara untuk menjamin mobilitas dasar masyarakat di wilayah 3T. Tanpa kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung pendanaan yang pasti, layanan ini sulit meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,” katanya.
Menurut Djoko, manfaat keperintisan sangat dirasakan masyarakat, mulai dari akses pendidikan, distribusi hasil pertanian dan logistik, hingga layanan kesehatan dan tanggap darurat.
Di banyak wilayah, kehadiran bus perintis memangkas waktu tempuh yang sebelumnya berjam-jam berjalan kaki menjadi sekitar satu jam perjalanan darat, dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.
“Kehadiran angkutan perintis tidak bisa diukur hanya dari tingkat keterisian penumpang, tetapi dari dampaknya terhadap akses pendidikan, kesehatan, perputaran ekonomi lokal, serta keterhubungan antarwilayah yang sebelumnya terisolasi,” ujarnya.
Meski demikian, tantangan operasional masih besar. Data Bappenas mencatat terdapat 30 kabupaten berstatus tertinggal dan sangat tertinggal yang belum terlayani angkutan jalan perintis, terutama di Papua, karena keterbatasan akses jalan.
Selain itu, kondisi infrastruktur yang rusak, cuaca ekstrem, jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar, tingginya biaya operasional, hingga ketergantungan pada subsidi pemerintah menjadi persoalan yang terus berulang.
Djoko menilai inovasi kebijakan yang disiapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, seperti pengadaan melalui e-Katalog, integrasi antarmoda dengan angkutan penyeberangan dan penerbangan perintis, serta rencana kontrak tahun jamak, merupakan langkah positif untuk memperkuat layanan ke depan.
“Perbaikan skema kontrak, integrasi antarmoda, hingga pengelolaan subsidi transportasi yang lebih terpusat menjadi kunci agar angkutan jalan perintis berkelanjutan, armada bisa diremajakan, dan kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat,” katanya.
Ia juga mendorong agar pengelolaan subsidi transportasi, yang saat ini masih terbagi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, dapat disatukan dalam satu skema pendanaan untuk menjamin kepastian operasional.
Dengan langkah tersebut, angkutan jalan perintis diharapkan tetap menjadi jalur utama kehadiran negara dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di pelosok negeri.(an)
