Prabowo Subianto Presiden memperingatkan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga lembaga penegak hukum lainnya, agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026), di hadapan para ekonom, investor, dan praktisi ekonomi.
Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan komitmennya terhadap kepastian hukum atau rule of law sebagai fondasi stabilitas nasional dan iklim investasi yang sehat.
“Saya bertekad: Patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh! Saya tidak mau, dan saya sudah buktikan ya, saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu (yang keliru–red),” kata Presiden seperti dikutip Antara.
Pernyataan tersebut merujuk pada keputusan Presiden pada 31 Juli 2025 yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Pada waktu yang sama, Presiden juga memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Baik Hasto maupun Tom Lembong diketahui berada di kubu politik yang berseberangan dengan Prabowo saat Pilpres 2024.
Langkah tersebut disebut Presiden sebagai bukti bahwa dirinya tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik sempit, melainkan demi memastikan keadilan ditegakkan secara objektif.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan para hakim agar memastikan setiap putusan benar-benar adil dan tidak menyisakan keraguan. Ia menekankan pentingnya prinsip beyond a reasonable doubt dalam setiap keputusan pengadilan.
“Jadi, pengadilan, kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Harus, (dan) tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada (keraguan) kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah. Kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu, dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab!” ujar Presiden.
Menurutnya, rakyat membutuhkan jaminan bahwa aparat penegak hukum bertindak adil dan profesional, tanpa intervensi politik.
“Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil, dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil,” ujar Prabowo. (ant/bil/iss)
