Penulis: Rifiana Seldha
TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar, melakukan audiensi dengan Spotify untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri digital, khususnya dalam upaya melindungi hak musisi Indonesia dan mendorong kemajuan sektor musik nasional.
Irene Umar, menerima kunjungan perwakilan Spotify di Kantor Kemenekraf, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Irene Umar menyampaikan apresiasi atas peran SPpotify yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi, tetapi juga promosi karya musik.
Dalam pertemuan tersebut, Irene menegaskan peran pemerintah sebagai penghubung antar pelaku industri, baik dalam membuka peluang promosi maupun menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi kreator musik. Audiensi dengan Spotify sebagai salah satu platform streaming musik terbesar di dunia dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem musik nasional.
“Kami mengapresiasi peran platform digital seperti Spotify yang tidak hanya menjadi sarana distribusi musik, tetapi juga mendukung promosi artis melalui fitur kreatif, konten video pendek, hingga program pelatihan dan masterclass bagi musisi Indonesia,” jelas Wamen Ekraf di Autograph Tower, Jakarta, dikutip dari lama resmi Kementerian Ekraf, Sabtu, 24 Februari 2026.
Irene menyebut audiensi ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pengembangan ekonomi kreatif. Irene memanfaatkan pertemuan ini sekaligus untuk membahas peluang kolaborasi yang dapat memperkuat posisi musisi lokal dan meningkatkan daya saing konten kreatif Indonesia di Internasional.
Perkembangan layanan streaming dalam lebih dari satu dekade terakhir turut mengubah lanskap industri musik secara signifikan. Peralihan dari pembajakan ke layanan legal berbasis langganan mendorong pertumbuhan para pendengar berbayar dan membuka peluang ekonomi baru bagi para kreator.
Berdasarkan data, Spotify mencatat pada 2025 telah membayarkan lebih dari 11 miliar US dolar dalam bentuk royalti kepada pemegang hak musik secara global. Namun, sistem pembayaran royalti masih menghadapi tantangan kompleks, mulai dari ketergantungan pada metadata, basis data lintas wilayah, hingga proses lisensi yang berbeda di setiap negara.
Kompleksitas tersebut berpotensi memunculkan tantangan seperti keterlambatan pembayaran, mengurangi visibilitas hak cipta, bahkan dalam sejumlah kasus menghambat pendapatan yang seharusnya diterima kreator. Karena itu, pembenahan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi menjadi perhatian bersama.
Sementara itu, Regional Director for Government Affair MEA & JAPAC Spotify, Imad Mesdoua menyampaikan komitmen perusahaan untuk memperkuat kerja sama strategis dengan Pemerintah Indonesia. Spotify juga memaparkan roadmap kebijakan yang berfokus pada peningkatan pendapatan industri musik secara keseluruhan (grow the pie) serta perbaikan alur pembayaran royalti agar lebih efisien dan transparan (fix the pipes).
“Spotify ingin menjadi mitra pemerintah dan pemegang hak musik untuk memperkuat sektor musik sekaligus meningkatkan transparansi. Kami melaporkan secara terbuka jumlah royalti yang dibayarkan dan menunjukkan bagaimana artis dapat berkembang melalui platform kami,” tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews
