JALANAN berlubang di sejumlah wilayah Banten kembali memakan korban. Di Flyover Ciputat, Tangerang Selatan, beberapa pengendara motor dilaporkan terjatuh saat melintasi lubang di tengah hujan. Di Jalan Ciledug Raya dekat Bates Kreo, kecelakaan berulang terjadi akibat aspal rusak yang tak kunjung diperbaiki. Bahkan di ruas Tol Tangerang–Merak, pengelola sempat menyampaikan permintaan maaf atas kondisi jalan berlubang yang disebut dipicu cuaca ekstrem dan beban kendaraan berat.
Di wilayah Serang, kondisi serupa terlihat di Jalan Raya Kragilan–Cikande yang rusaknya dinilai membahayakan terutama pada malam hari dan saat hujan. Jalan Serang–Pandeglang tercatat memiliki banyak lubang dengan kedalaman antara 1 hingga 7 sentimeter. Di kawasan Lampu Merah Boru, Curug, jalan becek dan berlubang kerap menyebabkan kendaraan tergelincir. Sementara di Jalan Empat Lima, terdapat ratusan titik lubang, bahkan ada yang berdiameter hingga dua meter.
Pandeglang pun tak luput. Akses Saketi–Pandeglang, khususnya di sekitar Pasar Saketi, mengalami kerusakan parah. Di pusat kota Pandeglang, sekitar alun-alun, jalan rusak dilaporkan memicu kecelakaan. Di kawasan perumahan seperti Citra Gading, Cipocok Jaya, hingga Kompleks Taman Pesona Sitauan, Taktakan, jalan rusak dan tergenang dikeluhkan warga karena tak kunjung diperbaiki.
Masalah ini mungkin tampak teknis, seperti soal aspal dan drainase. Namun dalam perspektif politik, jalan berlubang adalah simbol paling nyata dari kualitas negara dalam memenuhi kontrak sosialnya dengan warga.
Baca juga: Menteri hingga Bupati Bisa Dipidana 5 Tahun Penjara Karena Jalan Rusak
Infrastruktur dan Kontrak SosialDalam teori John Locke, negara lahir dari kontrak sosial: warga menyerahkan sebagian haknya untuk memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan. Infrastruktur dasar seperti jalan raya termasuk dalam kewajiban paling elementer tersebut. Jalan bukan hanya hamparan aspal. Ia adalah jalur distribusi ekonomi, akses pendidikan, dan konektivitas sosial.
Ketika jalan rusak dibiarkan berbulan-bulan, yang terganggu bukan hanya kendaraan, tetapi hak warga untuk bergerak secara aman dan produktif. Lubang di jalan pada akhirnya menjadi metafora dari retaknya relasi antara pemerintah dan rakyatnya.
Politik Anggaran dan Kualitas Tata KelolaKerusakan jalan di Banten umumnya dikaitkan dengan cuaca ekstrem, drainase buruk, dan beban kendaraan berat. Namun faktor-faktor alam tersebut tidak bisa sepenuhnya dijadikan alasan. Dalam teori tata kelola (governance theory), kualitas pelayanan publik ditentukan oleh perencanaan yang matang, pengawasan efektif, dan akuntabilitas anggaran. Jika jalan yang baru diperbaiki kembali rusak dalam waktu singkat, publik berhak mempertanyakan kualitas proyek dan sistem pengawasan.
Persoalan jalan berlubang sering kali mencerminkan politik anggaran yang kurang berpihak pada pemeliharaan jangka panjang. Banyak pemerintah daerah lebih fokus pada proyek baru ketimbang memastikan infrastruktur lama tetap layak pakai.
Baca juga: Nyawa Melayang Gara-gara Jalan Rusak, Keluarga Berhak Tuntut Pejabat
Politik Keseharian yang TerabaikanIlmu politik mengenal konsep politics of everyday life, yakni politik keseharian yang dirasakan langsung oleh warga. Warga mungkin tidak mengikuti debat kebijakan tingkat tinggi, tetapi mereka merasakan langsung risiko jalan berlubang setiap hari.
Di Banten, keluhan tentang jalan rusak hampir selalu muncul setiap musim hujan. Polanya berulang: kerusakan, korban jatuh, perbaikan tambal sulam, lalu rusak kembali. Ini menunjukkan pendekatan reaktif, bukan preventif.
Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari pemilu atau peresmian proyek besar, tetapi dari kemampuan pemerintah memastikan keselamatan dasar warganya dalam aktivitas sehari-hari.
Dari Tambal Sulam ke Reformasi InfrastrukturMengatasi persoalan jalan berlubang membutuhkan langkah struktural. Pertama, audit menyeluruh terhadap kualitas proyek infrastruktur dan sistem drainase. Kedua, transparansi anggaran pemeliharaan jalan agar publik dapat memantau efektivitas belanja daerah. Ketiga, penguatan sistem pelaporan berbasis digital agar warga dapat melaporkan titik kerusakan secara cepat dan responsif.
Lebih jauh, perencanaan pembangunan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan dan intensitas curah hujan yang kian ekstrem akibat perubahan iklim. Jalan berlubang mungkin terlihat sebagai masalah teknis, tetapi ia menyimpan pesan politik yang jelas.
Ketika ratusan titik lubang dibiarkan menganga di Tangerang, Serang, dan Pandeglang, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan pengendara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Negara tidak hanya hadir lewat kebijakan besar, tetapi melalui aspal yang rata dan aman dilalui. Memperbaiki jalan berarti memperbaiki kontrak sosial, mengembalikan keyakinan warga bahwa pajak dan mandat yang mereka berikan benar-benar digunakan untuk melindungi mereka. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, melainkan tentang bagaimana pemimpin merawat jalan yang kita lewati setiap hari.
Baca juga: Jalan Rusak Diabaikan, Warga Bisa Gugat Pemerintah dan Lapor Pidana
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
